Obsessionnews.com - Ketua DPC PDIP Kebumen Saiful Hadi menegaskan pemberitaan yang menyatakan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kabupaten Kebumen yang menolak pencalonan Arif Sugiyanto sebagai bupati Kebumen merupakan pernyataan tidak benar, bukan mewakili institusi partai.

Yang benar, kata dia, ketua PAC yang menolak pencalonan Arif Sugiyanto hanya tujuh orang bukan 26 PAC se Kabupaten Kebumen. Kemudian pernyataan yang disampaikan di Suatu tempat bukanlah pertemuan resmi partai. Peserta yang hadir, kata Saiful juga banyak yang tidak tahu agenda tersebut, dan tidak berseragam resmi partai.

"Jadi peserta yang hadir pun tidak tahu acaranya apa? Arahannya apa? Dan di situ yang tercatat sebagai Ketua PAC hanya 7. Padahal sebuah pernyataan resmi itu harus ada ketua, sekretaris, bendahara. Lalu harus ada stempel. Maka pernyataan itu jelas tidak resmi," ujat Saiful saat ditemui di kantornya, rumah Aspirasi Saiful Hadi, di Kebumen, Sabtu 18 Mei 2024.

Pernyataan resminya adalah kata dia, pihaknya sudah mengumpulkan pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara serta para pengurus PAC se Kabupaten Kebumen pada Kamis 16 Mei 2024 di Kantor DPC PDIP, atau satu hari sebelum Arif Sugiyanto menyerahkan formulir pendaftaran calon bupati

Pertemuan itu secara resmi sepakat semua kader harus tegak lurus dengan apapun keputusan partai dalam hal ini Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Tiga kali saya tanyakan di situ apakah seluruh KSP PAC tegak lurus dengan keputusan partai. Mereka semua menyatakan siapapun yang nantinya direkom oleh Ibu Ketua Umum, siap tegak lurus dengan keputusan partai," jelasnya.

Sehingga kata dia, ketika ada yang mengatakan PAC se Kabupaten Kebumen menolak Arif Sugiyanto sementara belum ada keputusan resmi dari DPP, maka jelas pernyatan itu tidak benar. Meski demikian, pihaknya tidak bisa melarang kadernya untuk berwacana menyampaikan pendapatnya.

"Itu memang karakter PDIP sebelum jalur kuning melengkung kader bebas berwacana. Tapi begitu ada keputusan resmi dari Ibu Ketua Umum, maka semua kader wajib tegak lurus dengan keputusan partai. Tidak boleh tidak," ujarnya.

Karena itu anggapan bahwa PDIP akan membawa gerbong kosong kalau rekom jatuh ke Arif Sugiyanto jelas menurutnya tidak benar. "Jadi soal gerbong kosong itu tidak benar, kalau rekomnya jatuh ke Pak Arif semua kader pasti All Out dukung Pak Arif," jelas Saiful.

Namun, kalau saja misalnya rekom jatuh ke Arif Sugiyanto, dan ada pengurus PAC yang masih tidak menerima, maka DPC akan memanggil yang bersangkutan untuk diberikan arahan sekaligus klarifikasi. Kemudian wajib menandatangani pernyataan resmi di atas materai, yakni mau melawan keputusan partai atau patuh kepada partai.

"Semua ada mekanismenya. Kalau melawan, berarti keluar dari partai. Tapi yang sudah-sudah, semua akan tegak lurus dengan keputusan partai," jelasnya.

Kemudian terkait Bupati Arif Sugiyanto yang tidak mendukung Ganjar Pranowo pada saat Pilpres 2024, dan mendukung Prabowo Subianto, Saiful menyatakan Arif bukanlah kader PDIP Perjuangan sehingga dia tidak ada kewajiban mendukung Ganjar-Mahfud. Lalu dinamika politik Pilpres dengan Pilkada setiap daerah berbeda-beda, koalisinya tidak bisa disamakan dengan Pilpres. (Al)