Obsessionnews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa mayoritas dari pengaduan masyarakat (dumas) yang dilaporkan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) adalah terkait dengan sengketa lahan atau permasalahan agraria. Dalam sebuah kegiatan halal bi halal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Kamis, Hadi menjelaskan bahwa lebih dari 50 persen dari total pengaduan yang diterima oleh Kemenko Polhukam berhubungan dengan permasalahan agraria. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa tugas yang diemban oleh Kemenko Polhukam sangatlah berat. Baca juga: Sehari Pasca Dilantik, Hadi Tjahjanto Temui Mahfud Md Bahas PR Kemenko Polhukam "Lebih dari 50 persen dari total pengaduan yang kami terima adalah terkait dengan permasalahan agraria, seperti sengketa lahan dan tumpang tindih," ungkap Hadi dikutip dari Antara, Kamis (18/4/2024). Hadi menekankan pentingnya penyelesaian permasalahan agraria yang dihadapi oleh masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa pengalamannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menjadi modal berharga dalam menangani permasalahan tersebut. Selain itu, Hadi juga menggarisbawahi, Kemenko Polhukam memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional dari berbagai aspek, termasuk politik, hukum, dan keamanan. Menurutnya, stabilitas ini dapat dicapai melalui kerja sama yang erat antara Kemenko Polhukam dengan kementerian dan lembaga lainnya. Baca juga: Hadi Tjahjanto Berhasil Wujudkan Mandat Jokowi "Kerja sama antar lembaga sangatlah penting dalam menjaga stabilitas nasional," kata Hadi. Dia juga mengajak para pegawai di Kemenko Polhukam untuk menggunakan momen halal bi halal sebagai refleksi bagi pekerjaan sehari-hari dalam menanggapi permasalahan rakyat. "Kebersamaan dan saling mendukung merupakan budaya yang harus ditanamkan dalam menjalankan tugas kita sebagai pelayan masyarakat," pungkasnya. (Antara/Poy)