Oleh: Lukman Hakiem, Editor Buku Sjafruddin Prawiranegara Pemimpin Bangsa dalam Pusaran Sejarah DALAM kapasitasnya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI (2009-2014), Prof. Dr. Boediono hadir dan memberi sambutan pada resepsi Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara di auditorium Bank Indonesia (BI) pada 28 Februari 2011. Meskipun tampil sebagai Wapres, tetapi Boediono menghindar dari masalah politik saat membahas Sjafruddin. Boediono lebih tampil sebagai ekonom yang ungkapannya: "Salah satu penerus Sjafruddin di bidang keuangan." Secara khusus Biediono mengungkapkan beberapa hal yang menurutnya benar-benar merupakan bagian "dari pembelajaran atau pembudayaan saya dalam bidang yang saya tekuni: ekonomi dan keuangan. Juga sebagai pejabat pemerintah." Independensi Bank Indonesia SEMENJAK berlakunya Undang-undang No. 21/1953 tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia pada 51 Juli 1953, De Javasche Bank berubah menjadi Bank Indonesia dengan Sjafruddin sebagai gubernur. Ketika itu Sjafruddin menekankan pentingnya pemisahan Bank Sentral dari pemerintah. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar Bank Sentral dapat memiliki wewenang penuh untuk bekerja secara otonom di dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Sjafruddin berpendapat, apabila kekuatan politik diberi ruang untuk menguasai sistem keuangan, maka hal tersebut akan membahayakan proses sirkulasi keuangan."Itu akan membahayakan sirkulasi keuangan," tegas Sjafruddin. Banyak Hal Mendasar dari Debat Sjafruddin versus Soemitro Kepada hadirin yang memenuhi auditorium BI dan menyimak pidato Wapres Boediono dengan seksama, Boediono mengaku, sebagai pembelajar ekonomi pada 1960-an, dirinya beruntung membaca perdebatan antara dua tokoh ekonomi kita: Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Menurut Boediono, banyak hal mendasar yang memberikan perspektif mengenai bagaimana kita harus mengelola ekonomi Indonesia. "Ada perbedaan pendapat, tapi saya yakin ini bisa kita lihat dari kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, keduanya bisa benar," ujar Boediono Masalah yang diperdebatkan ketika itu, menurut Boediono, terkait dengan kebijakan benteng. Menurut Boediono, kebijakan benteng itu baik sekali untuk mendukung berkembangnya kemampuan ekonomi kaum pribumi. Saat itu Sjafruddin sudah mendeteksi kebijakan yang baik itu tidak diterapkan dengan benar akan melahirkan pengusaha Ali Baba. Saat itu Sjafruddin sudah mendeteksi kemunculan ptengusah pencari rente. Debat kedua mengenai seberapa jauh pemerintah bisa mendorong ekononi dengan melakukan anggaran yang defisit. Pengeluaran yang melebihi pemasukan. Di sini Soemitro dan Sjafruddin kembali berbeda pendapat. Sjafruddin berada di sisi yang hati-hati, konservatif, Soemitro berada di sisi yang lebih berani. Bagi Boediono, keduanya bisa sama-sama benar, tergantung situasi yang dihadapi. Pada saat ekonomi kita sedang krisis, defisit anggaran yang agak longgar, bisa dilakukan. Saat yang lebih normal, posisi Sjafruddin lebih benar. "Ini hal-hal yang sangat fundamental yang merupakan bahan pelajaran bagi semua yang ingin belajar mengenai ekonomi Indonesia," kata Boediono. Tentang Industrialisasi Dalam strategi industrialisasi, kembali Sjafruddin dan Soemitro berbeda pendapat. Menurut Sjafruddin, jika mau melakukan industrialisasi harus berpihak kepada pertanian dan sumber daya yang kita punya. Bagi Boediono, pandangan Sjafruddin itu adalah wisdom yang sampai sekarang masih tetap relevan bagi kita. Sjafruddin dan Soemitro Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Boediono mencatat, pada 1966 ada tulisan Sjafruddin yang sangat bagus, sangat jernih pemikirannya: Membangun Kembali Perekonomian Indonesia. Pada saat buku itu diterbitkan, peralihan pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru tentu memerlukan konsep untuk membangun kembali ekonomi Indonesia. Banyak pemikiran Sjafruddin yang kemudian dipraktikkan oleh para pengambil kebijakan ekonomi Orde Baru.