Obsessionnews.com - Mahfud MD telah mengumumkan mundur dari kabinet Presiden Jokowi, meskipun surat formalnya belum diserahkan. Menko Polhukam ini ingin bertemu dan menyerahkan langsung surat pengunduran diri kepada Presiden. "Walau disebut telah mendapat restu PDIP, juga partai koalisi, tetapi langkah Mahfud MD mundur tidak mewakili sikap politik PDIP. Mahfud MD adalah menteri dari jalur profesional, bukan jalur parpol," kata pengamat hukum dan politik, Ahmad Khozinudin, Kamis (1/2/2024). Karena itu, ungkapnya, parpol yang saat ini berkontestasi, mempersoalkan Gibran maju Pilpres dengan modal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggar etik, parpol yang mempersoalkan netralitas TNI Polri, Parpol yang mempersoalkan Presiden boleh kampanye dan memihak, sebaiknya segera bersikap. Jangan hanya berisik dalam narasi, tapi sepi dari aksi. Dicontohkan, aksi paling mudah dan sederhana, sebagai bentuk protes dan menekan kekuasaan agar netral dalam Pilpres 2024 ini, adalah dengan menarik seluruh menterinya dari kabinet Jokowi. Langkah ini juga penting ditempuh, agar rakyat tidak melihat partai mendua dan bermuka dua. "Mendua, satu kaki di istana, satu kaki mengambil peran oposisi. Muka dua, munafik. Teriak pilres tidak netral, Pilpres curang, tapi masih melegitimasi kecurangan dengan tetap menempatkan menteri di Kabinet Jokowi," tambahnya. Menurutnya, PDIP harus segera perintahkan kepada petugas partainya untuk mundur. Menteri, menjalankan penugasan dari partai, sehingga secara organisatoris menteri tunduk pada Ketum, walau secara struktural dan fungsional pembantu Presiden. "Tri Rismaharini harus segera mundur dari Menteri Sosial (Mensos). Jangan hanya curhat ke Hasto soal tidak nyaman lagi rapat kabinet. Mundur saja, selesai urusan," tutur Khozinudin. "Toh, urusan membagi bansos saat ini sudah dilakukan langsung oleh Presiden, bahkan bersama Erick Tohir yang tidak punya urusan dengan kegiatan ini karena dia menteri BUMN. Ada dan tiadanya Risma di kabinet, tidak memiliki dampak bagi Jokowi. Karena itu, sebaiknya mundur saja," tambahnya Yasona Laoly juga mundur sebagai Menkumham. Teten Masduki mundur dari Menteri Koperasi. Aszwar Anas mundur dari Menteri PAN RB. Bintang Puspayoga, Basuki Hadimuljono, semuanya mundur saja. Kalau tidak mau mundur, lanjutnya, stop gulirkan narasi pilpres tidak netral. Terima saja kecurangan, terima saja kekalahan. Tidak perlu Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu hingga Dedy Sitorus lantang mengkritik Pemilu. "PKB dan NasDem juga begitu, segera tarik menterinya. NasDem tinggal sisa satu menteri, tarik saja Siti Nurbaya Abu Bakar," tegas dia. PKB punya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, lalu ada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Yaqut sudah di kubu Jokowi, berat disuruh mundur. Tapi Mendes dan Menaker bisa ditarik dan diminta mundur. "Kalau menteri mereka tidak mundur, maka sejatinya mereka hanya ngompori rakyat untuk berkuasa. Mereka, memanfaatkan kekuatan rakyat untuk melawan kecurangan, sementara mereka sendiri ongkang ongkang kaki," jelasnya "Setelah rakyat melawan, boleh jadi mereka gunakan perlawanan rakyat untuk bernegosiasi. Ujungnya, rakyat yang kalah, sementara mereka tetap menang dengan berkompromi dan berbagi kekuasan pasca kalah Pilpres," tandas Khozinudin. Secara terpisah, Dr. KRMT Roy Suryo, M. Kes., Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB, mengemukakan secara etika ketimuran dan fatsun organisasi, sikap Prof Mahfud MD ini sangat layak diapresiasi dan (selayaknya) diikuti juga oleh para Capres atau Cawapres lainnya yang sampai saat ini masih memegang jabatan publik, apalagi jika jabatannya tersebut dulu diusung oleh partai yang saat ini sudah ditinggal (gelanggang) olehnya dengan cara mlayu (berlari, seperti orang yang habis “nyolong’/mencuri), ini filosofinya. "Sikap orang-orang yang tidak mundur ini memang memalukan, karena di samping tidak ksatria juga secata terang benderang menyalahgunakan posisinya untuk tetap menggunakan fasilitas negara untuk tujuan politiknya," tegasnya. Namun bagaimana sebenarnya organisasi (dalam hal ini Kabinet) yang ditinggalkan oleh Prof Mahfud MD ini kemudian bisa tidak goyang/terpengaruh akibat pengunduran dirinya? Apalagi santer terdengar kabar kalau beberapa menteri lain juga akan mengikuti jejak beliau, meski hingga saat ini kabar tersebut masih simpang siur alias belum tegas dilakukan. Dengan kata lain, jelasnya, mereka belum berani bersikap ksatria sebagaimana sikap Prof Mahfud MD tersebut, karena konon disebut-sebut suasana di dalamnya sudah tidak kondusif lagi, karena seperti misalnya ada program bantuan sosial tetapi justru bukan diberikan oleh Menteri Sosialnya, atau urusan pertanian tetapi diberikan oleh bukan Menteri Pertanian. "Sangat karut marut memang sebenarnya situasi yang sekarang terjadi, ditambah urusan mikro dilakukan secara makro, demikian juga sebaliknya," ungkap Roy Suryo. Ia pun menyimpulkan, jika dalam hari-hari ini Mahfud MD benar-benar mewujudkan janjinya untuk mundur secata ksatria, maka seharusnya Presiden bisa segera melakukan langkah-langkah terobosan OCB ini untuk kelanggengan kabinetnya, bukan malah sibuk sendiri berkeliling dan melakukan tugas-tugas mikro yang sebenarnya hal tersebut dapat dikerjakan oleh para menterinya. "Sebab jika tidak maka dikhawatirkan akan terjadi “tsunami politik’ di Kabinet apalagi jika benar-benar terjadi banyak menteri yang akan mengundurkan diri. Indonesia harus tetap tegak menyongsong 2045, jangan hanya gara-gara ambisi pribadi atau keluarga akan membuat bencana," tuturnya. (Red)