Obsessionnews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Papua Barat dalam upaya memberantas praktik pertambangan ilegal atau tanpa izin yang merajalela di wilayah tersebut.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah kepolisian dalam menertibkan kegiatan tambang tanpa izin. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas maraknya pertambangan ilegal dengan penggunaan alat berat, yang berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan di wilayah tersebut.

"Dukungan penuh kami untuk kegiatan penertiban yang diinisiasi oleh Kepala Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir. Langkah ini adalah upaya konkret untuk menghentikan seluruh kegiatan tambang ilegal," ujar Musa'ad di Manokwari, Selasa (30/1/2024).

Pemerintah daerah sebelumnya menghadapi kesulitan dalam menertibkan berbagai kegiatan ilegal seperti pertambangan emas ilegal, galian C tanpa izin, dan pembalakan kayu secara liar. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, terutama saat intensitas curah hujan meningkat.

Musa'ad menyambut baik pembentukan tim khusus oleh Kapolda Papua Barat dan menyatakan apresiasinya terhadap respons positif terhadap kondisi lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang ilegal.

"Saya sangat mengapresiasi respon Kapolda terhadap kondisi lingkungan yang rusak karena aktivitas tambang ilegal," ucap Musa'ad.

Pemerintah provinsi berencana untuk berkonsultasi dengan Polda Papua Barat guna memastikan langkah-langkah penertiban memberikan dampak positif yang maksimal. Musa'ad juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menyediakan tambahan personel jika diperlukan oleh kepolisian dalam tim penertiban di wilayah Papua Barat Daya.

"Nanti kami koordinasikan dengan Polda, apakah kami perlu bentuk tim juga atau tidak. Intinya sinergi kolaborasi," kata Musa'ad.

Kapolda Papua Barat, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddison Isir menjelaskan, maklumat penertiban terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin masih dalam tahap penyempurnaan. Ia mengingatkan seluruh penambang emas ilegal di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk segera menghentikan aktivitas menggunakan alat berat dan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.

Kepolisian berencana memberlakukan tindakan tegas jika maklumat ini diabaikan, dan pembentukan tim khusus penertiban tambang ilegal dijadwalkan akan direalisasikan pada Maret 2024.

"Saya sudah sampaikan ke pejabat-pejabat yang dulu pernah terima (uang suap tambang), sekarang jangan terima karena saya tidak terima dan saya tidak mau terima," tegas Johnny. (Antara/Poy)