Jumhur: Super Biadab! Masa Kerja di 'Outsourcing' Harus Bayar Dulu
Obsessionnews.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat tidak bisa menahan amarahnya saat berbicara mengenai peluang kerja saat ini, di mana untuk masuk perusahaan alih daya (outsourcing) pun harus membayar Rp3 juta - Rp6 juta. "Ini hanya ada di negara-negara super biadab," kata Jumhur Hidayat dalam kapasitasnya sebagai Co Captain Timnas AMIN saat memberikan arahan pada "Ikrar Rakyat Untuk Perubahan Dan Konsolidasi Memenangkan AMIN di Kabupaten Klaten Bersama Timnas AMIN", di Klaten, Jateng, Rabu (24/1/2024) sore. 
Jumhur tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, jika bonus demografi benar-benar terjadi pada 2030-2040 karena sekarang saja orang harus membayar Rp6 juta untuk kerja di outsourcing 3 bulan - 6 bulan dengan gaji Rp2 juta. Ia menuding ini semua terjadi setelah diberlakukannya UU Omnibus Law yang membuat perusahaan outsourcing merasa sah-sah saja melakukan tindakan yang menurutnya super biadab itu. "Bayangkan mau masuk bayar Rp3-6 juta, kerja sistem kontrak dengan gaji Rp2 juta. Masuk bulan ke-3 kontrak tidak diperpanjang. Apa tidak super biadab," ujar Jumhur. Untuk itu dalam acara yang dihadiri oleh ratusan pendukung pasangan Calon Presiden Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (AMIN) itu, Jumhur mengajak masyarakat yang kesal dan marah dengan rezim saat ini untuk melampiaskan dendam atas kesombongan rezim saat ini pada Pilpres 14 Februari nanti, dengan meninggalkan rezim saat ini dan yang mengaku akan menjadi penerusnya. "Pilih AMIN yang jelas-jelas akan melakukan perubahan," tegas mantan Aktivis ITB dan dipenjara rezim Orde Baru dan dipenjara Rezim Jokowi akibat kritik keras UU Omibuslaw. Ia mengingatkan, pendukung AMIN harus kerja keras untukbl melakukab perubahan. "Jangan lupa berdoa, karena dengan kerja keras dan doa insya Allah Tuhan mengabulkan keinginan kita," pungkas Jumhur Hidayat. Selain Jumhur Hidayat acara tersebut juga dihadiri oleh tokoh buruh Sunarti (SBSI 92), Djoko Heriyono (SPN), Rudi HB Dhamam (GSBI), Daeng Wahidin (PPMI), dan Arif Minardi (KSPSI).
Jumhur tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, jika bonus demografi benar-benar terjadi pada 2030-2040 karena sekarang saja orang harus membayar Rp6 juta untuk kerja di outsourcing 3 bulan - 6 bulan dengan gaji Rp2 juta. Ia menuding ini semua terjadi setelah diberlakukannya UU Omnibus Law yang membuat perusahaan outsourcing merasa sah-sah saja melakukan tindakan yang menurutnya super biadab itu. "Bayangkan mau masuk bayar Rp3-6 juta, kerja sistem kontrak dengan gaji Rp2 juta. Masuk bulan ke-3 kontrak tidak diperpanjang. Apa tidak super biadab," ujar Jumhur. Untuk itu dalam acara yang dihadiri oleh ratusan pendukung pasangan Calon Presiden Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (AMIN) itu, Jumhur mengajak masyarakat yang kesal dan marah dengan rezim saat ini untuk melampiaskan dendam atas kesombongan rezim saat ini pada Pilpres 14 Februari nanti, dengan meninggalkan rezim saat ini dan yang mengaku akan menjadi penerusnya. "Pilih AMIN yang jelas-jelas akan melakukan perubahan," tegas mantan Aktivis ITB dan dipenjara rezim Orde Baru dan dipenjara Rezim Jokowi akibat kritik keras UU Omibuslaw. Ia mengingatkan, pendukung AMIN harus kerja keras untukbl melakukab perubahan. "Jangan lupa berdoa, karena dengan kerja keras dan doa insya Allah Tuhan mengabulkan keinginan kita," pungkas Jumhur Hidayat. Selain Jumhur Hidayat acara tersebut juga dihadiri oleh tokoh buruh Sunarti (SBSI 92), Djoko Heriyono (SPN), Rudi HB Dhamam (GSBI), Daeng Wahidin (PPMI), dan Arif Minardi (KSPSI). 
Share:
