Obsessionnews.com – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen penyelenggara pemilu, sehingga tidak tunduk pada cawe-cawe presiden, apalagi perintah dari Presiden kepada KPU untuk mengubah format debat calon poresiden (capres).   “Yang bisa menentukan apakah ada pelanggaran dalam debat adalah Bawaslu, bukan presiden. Tolak intervensi presiden! Cawe-cawe presiden rasa raja, seakan NKRI ini berubah jadi kerajaan/dinasti,” tegasnya, Rabu (10/1/2024).   Alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan kepada KPU untuk mengubah format debat capres-cawapres adalah bahwa pasangan calon (paslon) menyerang personal paslon lainnya dalam debat capres hanya mengada-ada.   Sejauh ini, yang dibahas dan dijadikan pertanyaan adalah prestasi dan rekam jejak kebijakan masing-masing paslon ketika menjabat, ada yang klaim keberhasilan dan ada yang pertanyakan kinerjanya.   “Semua itu tentu saja sangat relevan untuk diketahui publik. Rekam jejak kepemimpinan di masa lalu sangat penting untuk menjadi barometer dan cermin kepemimpinan di masa depan,” kata Anthony.   Selain itu, menurutnya, Jokowi sendiri dalam debat-debat capres sebelumnya pernah lebih keras menyerang personal paslon lainnya (Prabowo), yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan. Antara lain terkait masalah HAM dan kepemilikan lahan.   “Jadi, Jokowi tidak ada kredibilitas untuk mengomentari debat capres, apalagi minta KPU mengubah format debat, yang bukan wewenang presiden,” ungkapnya pula.   Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku kecewa dengan debat Pilpres 2024, sehingga meminta KPU mengubah format debat Pilpres 2024 agar bisa lebih berbobot dan mendidik bagi masyarakat. Menurut Jokowi, substansi serta visi dari para Capres tidak terlihat dalam debat. Jokowi menilai para Capres lebih banyak menyerang satu sama lain saat debat. "Memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan, yang kelihatan justru saling menyerang," ujar Jokowi, Senin (8/1/2024), saat ditanya wartawan soal debat capres.   Sementara Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, KPU tidak akan mengubah format debat capres, karena format debat yang telah dan akan dilaksanakan oleh KPU sudah disepakati oleh seluruh tim sukses pasangan capres-cawapres. "Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya, kita ikuti. Kalau ada perubahan, pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya, kenapa polanya diubah?" tutur Hasyim, Selasa (9/1/2024).   Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) tidak setuju dengan Jokowi yang meminta KPU mengubah format debat Pilpres 2024. Jubir Timnas Amin Sulfikar Amir menilai debat sudah berjalan dengan baik. Ia mengatakan tak ada serangan yang bersifat pribadi dalam debat. "Saya kira permintaan Presiden Jokowi tidak perlu karena sebenarnya tidak ada serangan yang bersifat pribadi yang dilemparkan oleh Capres Anies Baswedan," tegasnya, Selasa (9/1).   Cawapres Mahfud MD menyatakan format debat capres dan tradisinya sudah tiga kali pemilu seperti itu. Menurutnya hal yang biasa di dalam debat ada yang menang secara opini namun tidak menang pemilu. Mahfud menilai hal tersebut tergantung penampilan. "Menang secara opini kalah secara opini tergantung penampilan, ndak apa-apa," kata Mahfud, Rabu (10/1). (Red)