Obsessionnews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas penerapan Platform Pertukaran Data sebagai bagian dari tugas Kementerian PPN/Bappenas. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka percepatan digitalisasi pemerintah dan peningkatan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. "Kami baru saja membahas salah satu hal penting, yaitu platform pertukaran data, di mana tata kelola datanya berada di Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian, target Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat tercapai dengan tata kelola data yang benar," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas usai pertemuan di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (4/1/2024). Pihaknya, bersama instansi terkait, saat ini sedang mematangkan portal nasional pelayanan publik yang akan menggabungkan berbagai layanan publik pemerintah dalam satu portal terpadu. Diharapkan, pendekatan ini akan mengurangi kebingungan masyarakat karena tidak perlu mengunduh banyak aplikasi, melainkan cukup mengakses satu portal layanan yang terintegrasi. Portal yang sedang dikembangkan ini dirancang dengan interoperabilitas yang baik dan berorientasi pada pengguna (user/citizen centric). Sesuai dengan arahan Presiden, dalam Perpres No.82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, telah ditetapkan sembilan layanan prioritas. Layanan-layanan tersebut meliputi pendidikan terintegrasi, kesehatan terintegrasi, bantuan sosial terintegrasi, administrasi kependudukan terintegrasi dengan identitas kependudukan digital, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, portal pelayanan publik, Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian. Anas juga telah bertemu dengan instansi yang mengurusi sembilan layanan prioritas tersebut. Pada pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang mengurusi platform pertukaran data, dibahas dukungan kebijakan tata kelola data terhadap interoperabilitas data pada Aplikasi SPBE Prioritas yang sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Ditekankan pula perlunya pemanfaatan Forum Satu Data Indonesia untuk memastikan interoperabilitas data pada Aplikasi SPBE Prioritas. Selanjutnya, koordinasi teknis interoperabilitas data dengan Kemenkominfo diperlukan untuk memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai platform digital interoperabilitas data. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan digitalisasi pemerintah. Dengan lahirnya Perpres No.82/2023, pemerintah terus memaksimalkan pelayanan publik melalui pemerintahan berbasis digital. “Memang tidak semua sektor pelayanan publik bisa diberikan dalam tahun ini, tapi setidaknya yang dapat dirasakan oleh publik ke depan adalah pelayanan pendidikan dan kesehatan. Itu pun nantinya akan terbatas,” katanya. Suharso menekankan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas adalah memastikan data dapat diinteroperabilitaskan dan platform data dapat dibagikan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan data yang dapat dibagikan dengan efisien. (Poy)