Tentara di negara Niger, Afrika Barat, telah mengumumkan kudeta di TV nasional. Mereka mengatakan telah membubarkan konstitusi, menangguhkan semua institusi dan menutup perbatasan negara. Presiden Niger Mohamed Bazoum telah ditahan oleh pasukan dari pengawal presiden sejak Rabu pagi. Dia dijanjikan dukungan tak tergoyahkan Washington melalui telepon dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengatakan dia telah berbicara dengan presiden dan menawarkan dukungan penuh PBB. Bazoum adalah sekutu kunci Barat dalam perang melawan militansi Islam di Afrika Barat. Dua negara tetangga, Mali dan Burkina Faso, mengalami kudeta yang dipicu oleh pemberontakan jihadis dalam beberapa tahun terakhir. Di kedua negara itu para pemimpin militer baru berselisih dengan Prancis, bekas kekuatan kolonial, yang sebelumnya juga memerintah Niger. Keberadaan Bazoum tidak jelas tetapi dalam sebuah pernyataan di platform media sosial Twitter pada Kamis pagi, dia mengatakan kemenangan yang diperoleh dengan susah payah akan dijaga, dan bahwa warga Niger yang mencintai demokrasi akan memastikannya. Dalam pengumuman TV pada hari Rabu, Kolonel Mayor Amadou Abdramane, bersama sembilan tentara berseragam lainnya di belakangnya, mengatakan,"Kami, pasukan pertahanan dan keamanan... telah memutuskan untuk mengakhiri rezim yang Anda kenal. Ini mengikuti memburuknya situasi keamanan, dan tata kelola ekonomi dan sosial yang buruk." Dia juga mengatakan bahwa semua lembaga negara telah dibekukan dan para kepala kementerian akan mengurus urusan sehari-hari. “Semua mitra eksternal diminta tidak ikut campur,” lanjutnya. "Perbatasan darat dan udara ditutup sampai situasi stabil." Ia menambahkan, jam malam akan diberlakukan mulai pukul 22.00 hingga pukul 05.00 waktu setempat hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kolonel Maj Abdramane mengatakan tentara bertindak untuk Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air (CNSP). Setelah pengumuman TV tentara, Blinken menyerukan pembebasan Presiden Bazoum. Dia mengatakan pada konferensi pers di Selandia Baru bahwa apa yang jelas merupakan upaya untuk merebut kekuasaan dengan paksa dan mengganggu konstitusi. (BBC/Red)