Majelis Nasional atau parlemen (DPR) Venezuela yang dikendalikan partai yang berkuasa pada Kamis (27/4/2023), menyetujui undang-undang (UU) yang memungkinkan pemerintah menyita aset yang terkait dengan kasus korupsi. UU Penyitaan Aset Koruptot tersebut menyelidiki penyimpangan di perusahaan minyak negara PDVSA dan perusahaan negara lainnya, dilansir Reuters, Jumat (28/4/2023). Menurut undang-undang yang disahkan jelang Pemilu 2024 di Venezuela ini, pemerintah akan menjual aset tersebut untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, dan program sosial. Ini adalah "undang-undang yang sangat penting dalam perang melawan korupsi. "Sehingga impunitas bukanlah mata uang yang umum digunakan," kata Presiden Majelis Nasional Jorge Rodriguez setelah undang-undang itu disahkan. Sejak Maret kejaksaan telah menangkap 61 orang, termasuk pejabat dan pengusaha, karena korupsi di PDVSA dan perusahaan baja, besi dan aluminium milik negara, serta produsen karton milik negara. Sumber mengatakan kepada Reuters bahwa tindakan keras itu sebagian dimotivasi oleh kebutuhan dolar untuk mempertahankan kebijakan nilai tukar dan meningkatkan pengeluaran menjelang pemilu 2024. (Red)