BPJPH Kemenag Kampanyekan Wajib Bersertifikat Halal 2024
Obsessionnews.com - Kementerian Agama (Kemenag) memanfaatkan acara Jalan Sehat Kerukunan dan Deklarasi Damai Umat Beragama di Jakarta, Sabtu (14/1/2023), untuk mengampanyekan penerapan kewajiban bersertifikat halal di 2024. Acara tersebut diikuti lima ribu aparatur sipil negara (ASN) Kemenag. Baca juga:BPJPH Tunggu Ketetapan Fatwa MUI Terbitkan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19Wamenag Sebut Sertifikat Halal akan Tingkatkan Nilai Tambah Produk UMK 
Barisan ASN Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjadi pembuka rangkaian Jalan Sehat Kerukunan membawa pamflet terkait informasi kewajiban produk bersertifikat halal 2024. "Ini momen yang tepat untuk menyosialisasikan kewajiban sertifikat halal kepada seluruh ASN Kemenag dan masyarakat luas," ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham yang memimpin barisan. 
Dikutip obsessionnews.com dari laman resmi Kemenag, Minggu (15/1), lebih dari lima ribu pamflet dibagikan BPJPH kepada peserta jalan sehat serta masyarakat yang berada di sepanjang jalan yang dilalui barisan. Imbauan-imbauan melalui pengeras suara pun disampaikan sepanjang perjalanan 3 km yang dilalui rombongan. *Kami akan terus mempublikasikan kewajiban ini secara masif, karena ini amanah Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014," tutur Aqil. "Jangan sampai saat penerapan sudah harus berlangsung, masyarakat baru tahu. Sekarang, mumpung belum ada sanksi, bagi pelaku usaha untuk segera mendaftakan sertifikasi halal produknya," imbuhnya. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. "Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya,” tegas Aqil. (arh)
Barisan ASN Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjadi pembuka rangkaian Jalan Sehat Kerukunan membawa pamflet terkait informasi kewajiban produk bersertifikat halal 2024. "Ini momen yang tepat untuk menyosialisasikan kewajiban sertifikat halal kepada seluruh ASN Kemenag dan masyarakat luas," ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham yang memimpin barisan. 
Dikutip obsessionnews.com dari laman resmi Kemenag, Minggu (15/1), lebih dari lima ribu pamflet dibagikan BPJPH kepada peserta jalan sehat serta masyarakat yang berada di sepanjang jalan yang dilalui barisan. Imbauan-imbauan melalui pengeras suara pun disampaikan sepanjang perjalanan 3 km yang dilalui rombongan. *Kami akan terus mempublikasikan kewajiban ini secara masif, karena ini amanah Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014," tutur Aqil. "Jangan sampai saat penerapan sudah harus berlangsung, masyarakat baru tahu. Sekarang, mumpung belum ada sanksi, bagi pelaku usaha untuk segera mendaftakan sertifikasi halal produknya," imbuhnya. Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. "Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya,” tegas Aqil. (arh)
Share:
