Obsessionnews.com - Setelah melakukan aksi mengemis massal di depan Gedung DPR RI Jakarta, pada Rabu (9/11/2022), Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (Amanat KSB) kembali melakukan aksi dan protes terhadap aksi pertambangan yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Istana Merdeka Jakarta. Dalam aksinya, mereka meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa turun tangan menghadapi persoalan PT AMNT. Persoalan yang dimaksud adalah menyangkut penjualan scrub tambang atau sampah tambang yang kembali dilakukan perusahaan tersebut. “Presiden Jokowi tolong dengarkan suara hati rakyat Sumbawa Barat yang hidup sengsara karena ulah tambang PT Amman Mineral. Bila tambang tak mensejahterakan ditutup saja,” tegas Ketua Amanat KSB, Erry Satriyawan di Jakarta, Kamis (10/11). Dia mengatakan, aksi di istana negara kali ini akan tetap menggambarkan betapa manajemen PT. AMNT bertindak semena-mena dan membuat sengsara terhadap nasib pekerja lokal, pengusaha lokal, dan rakyat di Sumbawa Barat. Erry juga menyampaikan, mengambil momentum aksi ini, pihaknya akan menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi untuk merespon, apa yang mereka sebut sebagai tindakan terstruktur dan masif "pemiskinan ekonomi" dan penderitaan oleh AMNT kepada rakyat di sana. "Surat itu nantinya berisi sejumlah tuntutan atau permohonan kepada Bapak Presiden, Jokowi, agar rakyat di Sumbawa Barat memperoleh hak hak dasar dan keadilan sosial, serta berdaulat atas kekayaan sumber daya alam yang mereka warisi," tegas Erry. Beberapa poin utama yang disampaikan Amanat KSB kepada Presiden Jokowi, di antaranya, segera turunkan tim pemeriksa untuk investigasi lintas kementerian berwenang, seperti LHK, Kemenaker, dan ESDM ke Batu Hijau. “Ini sehubungan dengan kejahatan AMNT terhadap pencemaran pembuangan limbah tailing ke laut dalam, penyimpangan CSR, blacklist tenaga kerja dan pengusaha lokal, kecelakaan kerja, roaster kerja yang menyiksa, serta penggunaan batu-batuan selain emas tanpa izin,” lanjut Erry. Amanat KSB juga meminta manajemen AMNT yang tidak berpihak kepada nasib rakyat serta ganti dengan manajemen baru. Juga segera membuat rencana penyusuanan CSR/PPM untuk menyiapkan masyarakat pasca tambang dengan pelibatan lembaga sosial kemasyarakatan di Sumbawa Barat. “Hidupkan kembali serikat pekerja, kembalikan hasil penjualan scrap yang dijadikan pendapatan perusahaan untuk kepentingan masyarakat langsung,” tegas Erry. Dia juga meminta penghentian perpanjangan izin eksport hasil tambang jika progres smelter belum juga beroperasi. “Kami juga meminta Komisi VII DPR RI menggelar rapat lanjutan dengan kementerian terkait serta bank permerintah sebagai pemberi hutang sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan AMNT. Dan yang terakhir, meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi rencana AMNT melakukan Initial Public Offering (IPO),” terang Erry. Dia berharap pemerintah pusat dan Presiden Jokowi dapat mendengarkan jeritan dan penderitaan nasib mereka. Tegakkan hukum bagi mereka yang melanggar dan tindak siapa pun yang terlibat, termasuk perlunya pelibatan Mabes Polri dan KPK guna mengusut seluruh skandal tadi. Harapan kami semua, agar Pak Jokowi bersikap tegas bahwa kekayaan tambang untuk kesejahteraan, bukan untuk membuat rakyat susah dan menderita," imbuhnya. Setelah melakukan orasi, lima orang perwakilan Amanat KSB akhirnya diterima oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Yohanes Joko. Kepada para massa aksi Amanat KSB, Yohanes berjanji untuk menindaklanjuti tuntutan terkait penutupan PT AMNT karena dianggap tak menyejahterakan masyarakat Sumbawa Barat. “Prinsipnya kami dari KSP sudah menerima aspirasi teman - teman, tadi kami di dalam berdialog. Kami minta waktu untuk mempelajari, nanti kita akan komunikasikan kepada pihak - pihak terkait,” terang Yohanes. “Kami mohon kepada mas Erry dan teman2 semua. Karena aspirasi sudah diterima. Kami mohon untuk membubarkan diri secara tertib,” imbuhnya. Setelahnya, massa aksi lalu membubarkan diri. Aksi ini juga tak menyebabkan kemacetan lalu lintas karena berlangsung secara tertib. Sebelumnya, dalam aksi di Gedung DPR RI mereka ikut membawa sejumlah kardus yang dipakai untuk mengemis. Sejumlah atribut penolakan PT AMNT juga ikut mewarnai aksi ini. Salah satunya bertuliskan “Stop PHK dan Stop pelanggaran serikat atau AMNT Out dari NTB”. (Poy)