Krisis Ekonomi: Semua Menteri Mundur, Presiden Ditinggal Sendirian

Semua menteri di Sri Lanka yang berjumlah 26 orang mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi terparah, harga BBM naik dan harga-harga melonjak. Para menteri kabinet di Sri Lanka kompak mundur di tengah buruknya pemerintah tangani krisis ekonomi buruk yang terjadi di negeri Gajah Putih tersebut. Para menteri kabinet Sri Lanka telah mengundurkan diri secara massal di tengah protes atas buruknya penanganan pemerintah terhadap krisis ekonomi terparah dalam beberapa dekade. https://youtu.be/hZHxd-bH2pI Sebanyak 26 menteri itu mengajukan surat pengunduran diri - kecuali Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa maupun saudaranya, Presiden Gotabaya Rajapaksa. Sebelumnya para pengunjuk rasa menentang jam malam untuk turun ke jalan di beberapa kota. Sri Lanka tengah bergumul dengan apa yang disebut sebagai krisis ekonomi terburuk sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Hal ini sebagian disebabkan oleh krisis mata uang asing, yang digunakan untuk membayar impor bahan bakar. Lalu warga menghadapi pemadaman listrik selama 13 jam, kekurangan bahan bakar, bahan pangan pokok dan obat-obatan. Situasi itu yang membuat kemarahan warga mencapai puncaknya dengan berunjuk rasa di depan rumah presiden pekan lalu hingga berakhir rusuh. Aksi demo tetap berlanjut walau pihak berwenang memberlakukan jam malam. Menteri Pendidikan Dinesh Gunawardena mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu (03/04) bahwa para menteri kabinet telah menyerahkan surat pengunduran diri mereka kepada perdana menteri. Namal Rajapaksa, yang juga putra perdana menteri, termasuk di antara mereka yang mundur. Dia mencuit bahwa keputusan itu diharapkan akan membantu "presiden dan PM untuk membangun stabilitas bagi rakyat dan pemerintah". Sebelumnya, Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa memberlakukan jam malam selama 36 jam pada hari Jumat lalu (01/04), sehari setelah bentrokan di dekat kediamannya. Warga dilarang berada di tempat umum, seperti di jalan, taman, kereta api, maupun di tepi pantai kecuali memiliki izin tertulis dari pihak berwenang, dan akses ke media sosial diblokir sementara. Jam malam itu berlaku hingga pukul 06:00 (00:30 GMT) pada hari Senin (4/4/2022). Sehari sebelum pemberlakuan jam malam, demo memprotes krisis pangan, bahan bakar, dan listrik di depan rumah presiden Sri Lanka berakhir ricuh. Polisi Sri Lanka menembakkan gas air mata dan memberlakukan jam malam. Para pengunjuk rasa yang marah menyerbu barikade. Mereka juga dituduh membakar sebuah bus pada Kamis malam (31/03). Pada Jumat pagi, polisi menangkap 45 orang meskipun belum ada tuduhan yang dijatuhkan terhadap mereka. Presiden Gotabhaya Rajapaksa menyalahkan peristiwa itu pada "elemen-elemen ekstremis" Awalnya aksi protes di luar rumah presiden dimulai dengan damai, tetapi para pemrotes mengungkapkan polisi menembakkan gas air mata, meriam air, dan juga memukuli orang-orang yang hadir. Sejumlah orang juga ditahan. Demo tersebut menandai perubahan besar pada popularitas Presiden Rajapaksa, yang meraih kekuasaan dengan kemenangan mayoritas pada Pemilu 2019. Dia saat itu menjanjikan stabilitas dan "pemerintahan yang kuat" untuk memerintah negara. Para pengritik menyalahkan korupsi dan nepotisme sebagai alasan utama atas situasi yang dihadapi negara itu. Apalagi saudara-saudara lelaki dan keponakan presiden menempati beberapa kementerian utama. Warga bertambah marah saat muncul sejumlah kabar bahwa presiden dan para menteri dikecualikan dari pemadaman listrik dan para anggota keluarga mereka masih saja pamer kekayaan. Pemerintah selama ini menyatakan krisis terjadi akibat pandemi Covid-19 telah menghantam sektor pariwisata, salah satu sumber utama pendapatan Sri Lanka. Selain itu, serangkaian serangan terhadap gereja-gereja pada Minggu Paskah 2019 lalu, yang menyebabkan penurunan tajam pada jumlah wisatawan, juga dituding sebagai penyebab lainnya. Namun, para ahli mengatakan krisis ini sudah terjadi sejak lama. "Ini adalah ledakan, hasil akumulasi dari apa yang telah dibangun selama beberapa dekade, dan seperti biasa tidak ada yang bertanggung jawab atas hal itu. Tentu saja, pemerintah saat ini secara langsung bertanggung jawab terhadap salah urus krisis yang disengaja sejak mereka berkuasa pada 2019 karena ketidakmampuan, kesombongan, dan tentu saja korupsi," kata Jayadeva Uyangoda, seorang ahli ilmu politik, kepada BBC. Mantan Deputi Gubernur Bank Sentral WA Wijewardena mengatakan kepada BBC bahwa Sri Lanka membuat kesalahan mendasar karena tidak berintegrasi dengan ekonomi global setelah berakhirnya perang saudara pada 2009, yang sempat menunjukkan bahwa ekonominya tumbuh hampir 9%. "Ekspor yang menyumbang 33% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2000 kini turun menjadi 12% dan tetap pada level itu," katanya. Dalam jangka yang lebih cepat, pemerintah yang membiarkan nilai tukar rupee Sri Lanka terdepresiasi juga berdampak besar pada cadangan devisanya. Dengan demikian, cadangan devisa yang mencapai US$7,6 miliar (sekitar Rp 109 triliun) pada akhir 2019 kini telah turun ke level US$2,3 miliar (sekitar Rp 33 triliun). Dari cadangan devisa tersebut, cadangan yang dapat digunakan telah turun menjadi sekitar $300 juta (sekitar Rp4,3 triliun). Wijewardena menduga keadaan akan menjadi jauh lebih buruk, sebelum menjadi lebih baik, karena tidak ada aliran devisa yang berkelanjutan untuk negara yang sangat bergantung pada impor itu. Sri Lanka tidak lagi memiliki cukup uang untuk membeli barang-barang penting seperti bahan bakar untuk menggerakkan kendaraan atau bahkan menghasilkan listrik. Akibatnya, pengelola listrik negara itu memberlakukan pemadaman yang semakin lama. Pada Kamis, listrik dimatikan selama 13 jam. Beberapa hari mendatang, pemadaman listrik diprediksi akan berlangsung sampai 16 jam. Imbas Krisis Ekonomi Seluruh kabinet Sri Lanka selain Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri dari jabatan mereka, Minggu (3/4). Sri Lanka tengah dilanda krisis ekonomi yang memicu kericuhan di ibu kota. Negara Asia Selatan itu menghadapi kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya yang parah sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Sebanyak 26 menteri di kabinet menyerahkan surat pengunduran diri pada pertemuan larut malam, kata menteri pendidikan Dinesh Gunawardena kepada wartawan. Langkah itu membuka jalan bagi presiden untuk menunjuk kabinet baru pada Senin dan beberapa dari mereka yang mengundurkan diri mungkin akan diangkat kembali. Kekosongan kabinet terjadi di tengah keadaan darurat yang diberlakukan setelah kerumunan berusaha menyerbu rumah presiden di ibu kota Kolombo, dan jam malam nasional berlaku hingga Senin pagi. Sebelumnya, Samagi Jana Balawegaya (SJB), aliansi oposisi utama Sri Lanka mengecam pemadaman media sosial yang bertujuan untuk memadamkan demonstrasi publik. Ia juga mendesak pemerintah mengundurkan diri. "Presiden Rajapaksa lebih baik menyadari bahwa arus telah mengubah pemerintahan otokratisnya," kata anggota parlemen SJB Harsha de Silva kepada AFP. Pasukan bersenjatakan senapan serbu otomatis bergerak untuk menghentikan protes oleh anggota parlemen oposisi dan ratusan pendukung mereka yang berusaha berbaris ke Lapangan Kemerdekaan ibu kota. Masyarakat melancarkan protes karena kenaikan harga barang, kekurangan bahan pokok, dan pemadaman listrik bergilir. Pengunjuk rasa menghancurkan tembok pembatas, melemparkan batu ke arah polisi, hingga membakar satu unit bus di jalan menuju kediaman Gotabaya. Para kritikus menilai akar dari krisis ini adalah salah urus ekonomi yang dilakukan pemerintah. (BBC News/CNNIndonesia/Red)





























