Jakarta, obsessionnews.com -  Politisi PKS dan anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai banjir besar di Kalimantan yang berhari-hari ini merupakan teguran keras dari Yang Maha Kuasa kepada pengelola negara Indonesia dengan segala kebijakan dan tindakannya.

Baca juga:

Terdampak Banjir, Beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tergenang

Sultan B Najamudin Khawatir Banjir Sintang akan Melanda Daerah Lainnya di Indonesia

Menurut Akmal, kerusakan daerah tangkapan hujan sudah terjadi bertahun-tahun ini karena regulasi kita tidak terlalu mendukung pada pengamanan dan penjagaan lingkungan yang semestinya.

“Pada tahun 2000 luas hutan Kalimantan adalah 33.234.711 Ha, lalu menurun menjadi 26.886.772 Ha pada tahun 2013, dan hutan Kalimantan yang tersisa pada tahun 2017 adalah seluas 24.834.752 Ha," ujar Akmal, dikutip dari keterangan tertulis Humas Fraksi PKS DPR, Jumat (19/11/2021).

Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini menjabarkan, secara asional proporsi tutupan lahan hutan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

“Laju deforestasi terjadi akibat penebangan ilegal (ilegal logging), kebakaran hutan ataupun konversi dari hutan menjadi perkebunan. Proporsi tutupan hutan nasional pada tahun 2019 adalah 50,10 % dari total luas lahan secara keseluruhan atau sama dengan 94.114.000 hektare,” ungkapnya.

Akmal juga menjelaskan, catatan Fraksi PKS DPR menyebutkan selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) (2015-2020), paling tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 5.645.022 hektare.

“Berdasarkan perhitungan, kebakaran hutan di Indonesia mencapai luas 940.837 hektare/tahun atau sama dengan 2578 hektare/hari, telah menghancurkan kehidupan satwa, menghilangkan biomass, merusak ekosistem, melepaskan karbon, dan asap kebakaran hutan telah mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Akmal.

Wakil rakyat kelahiran Bone ini juga mengingatkan, pada 2020 kala terjadi pandemi Covid-19 di saat yang bersamaan hutan dan lahan kita yang terbakar mencapai 269.942 hektare. Hampir 150.000 hektare kebakaran hutan dan lahan terjadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

“Jadi ini saat ini telah tampak kerusakan yang terjadi di darat dan udara akibat ulah manusia yang mengakibatkan perubahan iklim, dan menurunnya kemampuan dataran untuk menerima kondisi alam, termasuk meluasnya lahan kritis, yang ujungnya timbul bencana alam seperti banjir besar,” ucap Akmal.

Ia mengemukakan, total luas lahan kritis nasional mencapai 14 Juta hektare. Proporsinya terhadap total luas lahan adalah sebesar 7,46 %.

Luas lahan kritis tertinggi pada tingkat provinsi ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu seluas 1.338.810 hektare, berikutnya adalah Kalimantan Barat seluas 1.015.631 hektare, dan Provinsi Jawa Barat luas lahan kritisnya hampir mencapai 1 juta hektare yaitu seluas 911.192 hektare.

“Sudah saatnya pemerintah saat ini berbenah total tanpa menyalahkan masa keadaan masa lalu. Yang paling penting bagaimana di masa depan lingkungan kita menjadi membaik sehingga meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup di dalamnya termasuk Ummat Manusia," tandasnya. (arh)