Sukabumi, Obsessionnews.com— Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus dijalankan setiap tahun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah.

Dalam menjalankan program tersebut, Kementerian ATR/BPN mendapat apresiasi dari kalangan dewan. “Kinerja Kementerian ATR BPN menurut saya sudah sangat luar biasa. Target PTSL-nya alhamdulilah sudah sangat baik dan sangat responsif,” ungkap Anggota Komisi II DPR Muhammad Muraz dalam acara sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021).

“Mensertifikatkan tanah itu sangat penting dan sekarang tidak susah mensertifikatkan tanah itu, asal jelas kepemilikannya. Kadang-kadang justru di masyarakat yang datanya tidak lengkap atau malas datang ke BPN akhirnya sertifikatnya lama, padahal sertifikat ini sangat penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah kita,” lanjut Muhammad Muraz.

“Hari ini merasa tidak bermanfaat, tapi 10-20 tahun lagi akan sangat luar biasa. Ada orang yang tanahnya tidak terurus tiba-tiba dilewati jalan tol ternyata tanahnya sudah digarap oleh orang lain. Lalu dia tidak punya bukti-buktinya ternyata mungkin ada yang memalsukan, akhirnya jadi permasalahan,” tambahnya.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan program pendaftaran tanah akselerasi ini dengan target yang ditetapkan paling besar dari tahun-tahun sebelumnya. Target tahun 2017 5 juta bidang, 2018 sebanyak 7 juta bidang, 2019 target 9 juta bidang, dan 2020 meningkat menjadi 10 juta bidang.

Adapun realisasinya sebanyak 5,4 juta bidang pada tahun 2017, 9,3 juta bidang pada tahun 2018, dan 11,2 juta bidang pada tahun 2019. Sementara target tahun 2020 terhambat refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 sehingga pencapaiannya hanya sebanyak 6,8 juta bidang.

Untuk diketahui Kementerian ATR/BPN menggelar kegiatan sosialisasi program strategis bersama Komisi II DPR. Dalam kegiatan tersebut turut diserahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada 12 warga.

Kementerian ATR/BPN memanfaatkan sarana media sosial untuk mensosialisasikan program strategis, serta capaiannya. Tak tanggung-tanggung, kementerian ini menggunakan 510 akun media sosial.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan jumlah akun medsos tersebut tersebar di unit kerja seluruh wilayah Indonesia. Yang diantaranya meliputi akun Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook.

“Kami juga melakukan sosialisasi melalui pemberitaan melalui media nasional, maupun media lokal, dengan harapan memberikan citra positif untuk Kementerian ATR/BPN,” kata Yulia.

Kementerian ATR/BPN saat ini sedang melaksanakan program Reforma Agraria. Program ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan dalam penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta dapat menciptakan masyarakat makmur dan sejahtera.

Yulia menyadari bahwa masalah pertanahan masih banyak terjadi, keluhan masyarakat terkait pelayanan pertanahan juga masih terdengar. Oleh karena itu, pihaknya membuka kanal-kanal pengaduan yang dapat diakses secara online maupun offline.

“Semoga dengan terselenggarannya sosialisasi ini program strategis Kementerian ATR/BPN dapat diketahui dan dipahami masyarakat,” ujar Yulia. (Has)