Jakarta, obsessionnews.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli mengungkapkan, usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dia mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah pelaku UMKM mencapai 64 juta atau 99.9 % dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu, lebih dari 60 % PDB Nasional berasal dari UMKM dan lebih dari 90 persen tenaga kerja diserap oleh UMKM. “Ini sangat berpengaruh pada ekonomi nasional di masa Pandemi sekarang ini,”ujar perempuan yang akrab disapa Melani ini di sebuah acara webinar yang bertajuk ‘UMKM Sebagai Tulang Punggung Ekonomi’ yang digelar secara virtual, Senin (6/9/2021). Memang di masa Pandemi ini UMKM sangat diperlukan untuk pertahanan ekonomi di Indonesia. Karena terjadi resesi ekonomi, sehingga orang-orang tidak membeli barang-barang yang mahal. “Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berimbas pada segala lini kehidupan, termasuk aspek ekonomi dan kelangsungan UMKM,” ucapnya. Kebijakan pembatasan mobilitas pun dilakukan, dengan diberlakukannya PSBB hingga PPKM memberikan dampak negatif bagi UMKM. “Di antaranya menurunnya omset secara drastis hingga banyaknya usaha yang gulung tikar,” ujar Melani. Dalam kondisi seperti ini diperlukan kebijakan dan langkah nyata agar para pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa dapat tertolong serta tetap bertahan di tengah Pandemi. Untuk itu, lembaga legislatif seharusnya menjalankan peran dan fungsinya secara konstitusional DPR RI, yakni Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. "Saya sendiri adalah anggota dari Komisi VI yang membidangi Perdagangan, BUMN, Koperasi dan UKM, serta Investasi," tutur Melani. Dia menjelaskan, terkait fungsi legislasi, DPR harus dapat memastikan agar regulasi-regulasi yang diberlakukan benar-benar berpihak pada UMKM. “Agar benar-benar memberikan solusi tentunya bagi para UMKM untuk dapat keluar dari kesulitan sebagai dampak Pandemi ini,” ucapnya. Sedangkan dalam hal fungsi Anggaran, DPR mesti memastikan agar alokasi anggaran ditetapkan dalam mekanisme APBN benar-benar sesuai konkrit membantu para UMKM. Kalau fungsi Pengawasan, ini sangat penting untuk DPR. Kenapa begitu? Agar DPR dapat melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pelaku UMKM sehingga dapat bertahan di tengah Pandemi seperti sekarang ini. “Inilah mungkin yang dilakukan komisi VI bersama-sama tentunya dengan pemerintah,” ungkapnya. Dengan begitu, dalam kondisi saat ini diperlukan langkah untuk mendukung UMKM melalui level-level program dengan mitra DPR, sehingga bermanfaat juga di daerah pilihan (Dapil) sangatlah penting mengetahui kondisi rill yang dialami masyarakat. Sebagai langkah nyata untuk memastikan keberpihakan, kebijakan terhadap UMKM maka perlu diperkuat langkah sinergi agar dapat dilangsungkan program yang tepat sasaran. Diperlukan juga tentunya pelatihan dan pendampingan. “Yang kemarin terasa sekali diberikan bantuan dari anggaran pemerintah. Ini dilakukan melalui sinergi dengan mitra-mitra Komisi VI DPR, di antaranya dalam bentuk pemberian bantuan dan juga program pelatihan," ucap Melani. Tentunya keberhasilan bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi sangat ditentukan oleh kebangkitan para pelaku UMKM sebagai elemen bangsa. Melalui langkah nyata DPR dengan turun langsung ke masyarakat diharapkan dapat meringankan beban akibat terdampak situasi ekonomi saat ini, termasuk bagi para pelaku UMKM. "Niscaya, kita sebagai bangsa akan berhasil untuk bersama-sama keluar dari dampak Pandemi sehingga menjadi bangsa yang lebih tangguh. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit," pungkas Melani. (Poy)