Beberapa jam setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani meninggalkan negara itu pada Minggu (15/8/2021), gerilyawan Taliban memasuki istana kepresidenan di ibu kota Kabul, mendapatkan kembali kekuasaan 20 tahun setelah invasi militer pimpinan AS yang menggulingkan mereka. Mantan presiden telah meninggalkan Afghanistan, meninggalkan orang-orang dalam situasi ini. "Mantan Presiden telah meninggal Afghanistan, meninggalkan orang-orang dalam situasi ini," ungkap Abdullah Abdullah, Kepala Proses Perdamaian Afghanistan Para militan selama berbulan-bulan telah memimpin serangan yang sangat kuat di seluruh negeri. Kepanikan dan ketakutan mencengkeram Kabul pada hari Senin ketika gerilyawan bersenjata berat menguasai istana presiden yang ditinggalkan dan negara-negara Barat bergegas mengevakuasi warganya. Juru bicara kantor politik Taliban menyatakan perang di Afghanistan dan mengatakan jenis pemerintahan dan bentuk rezim akan segera jelas. AS hanya membantu masalah di tengah kekacauan, mengatakan pada bulan April bahwa mereka berusaha untuk memungkinkan penarikan penuh dari negara Asia Tengah itu. Kesamaan dari dua perkembangan tersebut telah memunculkan banyak laporan dan spekulasi bahwa Washington dapat membuat kesepakatan dengan para militan untuk mewujudkan situasi tersebut. AS Blokir Akses Taliban ke Aset Bank Sentral Kelompok Taliban tidak akan memiliki akses ke aset Bank Sentral Afghanistan di Amerika Serikat. Dikutip dari Klub Jurnalis Muda (YJC) Iran, seorang pejabat di Kabul mengatakan pada Selasa (17/8/2021), aset Bank Sentral Afghanistan di AS tidak akan pernah diserahkan ke Taliban. Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Sentral dan Da Afghanistan Bank memiliki sekitar 9,4 miliar dolar cadangan devisa pada April tahun ini. Para pengamat internasional menyatakan keprihatinan tentang bagaimana Taliban akan menghabiskan aset bank sentral. Saat ini sebagian besar aset tersebut tidak disimpan di Afghanistan. Taliban saat ini telah menguasai Kabul dan pembicaraan sedang berlangsung untuk membentuk pemerintahan transisi di Afghanistan. (ParsToday/Red)