Tewasnya Dua Guru Oleh KKB, Mardani: Jadikan Masyarakat Papua sebagai Subjek

Tewasnya Dua Guru Oleh KKB, Mardani: Jadikan Masyarakat Papua sebagai Subjek
Jakarta, Obsessionnews.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, satu pekan terakhir teror kepada masyarakat sipil Papua terus terjadi. Terakhir, dua orang guru tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB). "Aspirasi langsung dari rakyat papua wajib didengar, guna menghindari eskalasi kekerasan yang berpotensi meningkat seiring dengan pembahasan RUU Otsus Papua," ujar Mardani melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (15/4/21). Lebih lanjut politikus PKS itu mengatakan, jika ingin menuju model resolusi konflik seperti perundingan Helsinki (2005), pemerintah mesti melihat persoalan Papua dengan paradigma perspektif yang lebih demokratis. Penanganan keamanan tetap dalam bingkai kerangka hukum yang proporsional. "Namun hal tersebut harus diiringi upaya melakukan proses dialog. Bangun ruang komunikasi dengan berbagai stakeholder yang strategis di Papua. Kelompok tersebut jadikan satu ruang oleh pemerintah untuk duduk bersama, lebih baik, lebih inklusif dan lebih demokratis. Itu cara terbaik penyelesaiannya," terang Mardani. Tidak terelakkan, lanjutnya, tata kelola Otonomi Khusus (Otsus) Papua memang jadi persoalan, sudah hampir 20 tahun penerapan Otsus Papua namun dampaknya belum terasa. Terlebih mekanisme pertanggungjawaban dana tersebut tidak diatur secara tegas. "Imbasnya, manfaat dana tidak terlihat dan tidak bisa dibedakan dengan dana APBD. Publik tidak tahu dana untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan selama ini apakah berasal dari dana otsus atau berasal dari APBD. Harus ada sistem pemantauan anggaran yang transparan agar monitoring alokasi anggaran bisa berjalan, sekaligus mencegah praktik penyelewengan," ungkap Mardani. Menurutnya,  masyarakat Papua pun skeptis dan lelah terhadap kelanjutan Otsus Papua karena dianggap tidak mengubah keadaan. Ia mengatakan, jangan sampai ada anggapanpembiaran yang dilakukan Pemerintah dalam pengelolaan dana otsus. Kebijakan ini mesti dipertahankan dengan syarat perbaikan kesejahteraan yang rill. "Tidak bisa dari Jawa, apalagi hanya Jakarta. Jadikan masyarakat Papua sebagai subjek, pendekatan damai dan mengalah untuk sebuah kemenangan dalam hidup bersama di bingkai kedamaian," pungkas Mardani. (Has)