Jakarta, obsessionnews.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para bupati untuk memiliki skala prioritas dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, 2 prioritas saja cukup untuk skala kabupaten. Namun skala prioritas tersebut harus yang memiliki manfaat langsung untuk rakyat. "Saya pingin semua pasar di kabupaten selesai dalam 5 tahun ke depan. Ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu ha, ya sudah konsentrasikan di sana. 60%, 70% anggaran konsentrasikan sana. Rakyat akan ingat, waduh ini besar-besaran membuat sawah," ujar Jokowi dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 yang disiarkan melalui aplikasi YouTube Setpres, Jumat (26/3/2021). Jadi dibangun semua, namun jangan sekali-sekali uang anggaran belanja daerah diberikan ke dinas semuanya. "Nanti naik (anggaran), tahun depan anggaran naik 10%, semuanya diberi tambahan lagi 10% lagi, 10% lagi, 10% lagi. Nggak akan jadi barang. Percaya saya, enggak akan jadi barang," ucapnya.   Selain itu, Jokowi juga kembali menekankan agar para bupati melakukan konsolidasi anggaran. Anggaran di kabupaten tidak asal dibagi-bagikan ke seluruh pos belanja. "Sekali lagi jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja enggak akan jadi. Setahun hilang, 2 tahun hilang, itu enggak kelihatan, tahu-tahu sudah 5 tahun nggak kepilih, karena nggak jelas. Ini Bupati ini kok udah 5 tahun nggak kelihatan nggak bangun apa-apa. Ya karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," jelas Jokowi. Sekali lagi dia menegaskan, anggaran APBD itu terbatas, jadi anggaran ini jangan diecer-ecer dan dibagi rata. Sebab kalau diecer dia percaya bahwa anggaran tersebut tidak akan jadi apa-apa, dalam arti kata tidak bermanfaat untuk rakyat dan hasilnya tak bisa dinikmati oleh rakyat. "Ini saya ingatkan balik, ini jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada kabupaten," imbuh dia. Orang nomor satu di Indonesia ini berpesan kepada para bupati untuk melakukan perencanaan yang matang dalam menggunakan anggaran. Sehingga ke depannya, tidak akan terjadi mismanajemen dalam pemerintahan yang mengakibatkan program untuk rakyat tidak maksimal. "Kalau sudah direncanakan, manajemen perencanaan baik, organisasi ada pelaksanaan, tapi paling penting manajemen pengawasan, manajemen kontrol harus dilaksanakan, yang banyak terjadi mismanajemen tidak dilakukan, banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik," bebernya. Menurut Jokowi, kalau tidak ada manajemen kontrol yang baik, penyelesaiannya bisa tidak tepat waktu, kualitas tidak baik. “Sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanja saja yang baik, laporan yang baik tapi hasil di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari," pungkas Jokowi. (Poy)