Jakarta, Obsessionnews.com - Rencana pemerintah untuk membentuk holding atau induk usaha BUMN yang fokus pada pembiayaan usaha ultra mikro (UMi) serta UMKM diapresiasi. Hal itu diyakini akan membuat pembiayaan untuk UMi dan UMKM akan lebih terjangkau dan lebih mudah. Sejauh ini, rencananya ada tiga BUMN yang terlibat dalam holding pembiayaan UMi dan UMKM, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero). Ketiganya selama ini memang dikenal sebagai BUMN yang fokus dalam membiayai segmen UMKM. Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin, mengatakan pembentukan holding tersebut akan memperluas dan memperkuat penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha. Sebab sampai saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum dapat mengakses pembiayaan. “Kami menyambut baik rencana sinergi ini, terutama sebagai upaya untuk memperluas serta memperkuat akses pembiayaan yang kompetitif dan terjangkau bagi segmen usaha unbankable seperti sektor ultra mikro,” ujar Puteri dalam keterangannya, Senin (14/12/2020). Menurutnya, pembentukan holding BUMN untuk UMi dan UMKM sudah tepat lantaran akan melibatkan perusahaan negara yang memiliki target sama dalam kegiatannya. Politisi dari Fraksi Golkar ini yakin rencana bisnis ketiga BUMN calon anggota holding UMi dan UMKM bisa lebih efektif dalam memberdayakan pengusaha ultra mikro serta UMKM. “Tentu, kolaborasi ini tetap memerlukan analisis kelayakan secara bisnis, pemetaan peran yang jelas, rencana pengelolaan yang akuntabel, serta program pembiayaan yang tidak hanya memberikan modal tapi juga pembinaan dan bimbingan kewirausahaan bagi segmen ultra mikro," sambungnya. Wacana pembentukan induk usaha untuk pengembangan UMKM telah disampaikan sejak akhir 2019 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Jokowi menyebut pembentukan holding bisa mendorong lebih banyak lagi UMKM yang mendapat akses pembiayaan serta pemasaran yang meluas. Terkini Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut konsolidasi bisnis BBRI, PNM, dan Pegadaian dilakukan demi mendorong terciptanya pusat data (database) terpadu UMKM. Keberadaan database ini menjadi kunci untuk mendorong para pelaku UMKM naik kelas. “Jadi kita kelihatan, yang tadinya (pelaku usaha) tidak bankable, sekarang pinjamannya Rp2 juta-Rp10 juta, nanti kalau pinjamannya Rp20 juta-Rp30 juta itu dibantu Pegadaian, kalau di atas Rp50 juta BRI masuk. Nah ini kami sinergikan. Keberpihakan kepada pelaku UMKM harus dari pemerintah, swasta, atau BUMN,” tutur Erick beberapa waktu lalu. (Has)