Jakarta, Obsessionnews.com - DPR RI menilai masa pandemi seperti saat ini menjadi momentum yang tepat untuk pembentukan pusat data terpadu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apabila sentralisasi data UMKM ini tidak segera dijalankan dikhawatirkan akan semakin memperlemah daya saing pelaku usaha. Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar, mengatakan pandemi Covid-19 membuat banyak orang akhirnya menaruh perhatian besar terhadap UMKM. Bahkan pemerintah telah menggelontorkan berbagai macam stimulus yang dikhususkan bagi sektor ini. Akan tetapi, perhatian ini belum bisa membawa dampak besar terhadap kemajuan pelaku usaha mikro serta kecil. “Data UMKM seluruh Indonesia mana? Sampai sekarang itu tidak ada. Kalau ditanya tentang data satu pintu, itu usulan kami semua. Bukan hanya data yang satu pintu, konduktornya juga satu pintu. Konduktornya semestinya Kementerian Koperasi dan UKM, yang lain mengikuti," ujar Marwan di Jakarta, Selasa (17/11/2020). Politikus PKB ini menyebut, pemerintah harusnya memiliki data tunggal UMKM yang memperlihatkan pemetaan pelaku usaha di seluruh daerah. Selain itu, pusat data juga harus bisa menunjukkan tingkat kesehatan usaha masing-masing UMKM. Klasterisasi kesehatan UMKM diperlukan agar pemberdayaan dan pengembangan pelaku usaha mikro hingga menengah bisa berjalan lebih optimal. Marwan menegaskan selama ini pengembangan UMKM masih dilakukan sendiri-sendiri oleh pemerintah pusat, daerah, dan kementerian/lembaga serta pihak swasta. “Sampai sekarang saya lihat di dapil masih jalan sendiri-sendiri, rakyat jalan sendiri-sendiri apalagi untuk mengajukan izin UMKM itu syarat masih berbelit-belit. Mestinya pemerintah punya inisiatif untuk menggelindingkan UMKM di daerah-daerah, kerjasama dengan pemda," ujarnya. Dikatakan bahwa Kementerian dan lembaga sudah berlomba-lomba memberdayakan UMKM, tapi selama ini belum ada konduktor. Contohnya, BUMN sudah bikin PaDi (Pasar Digital), kemudian Kementerian Pertanian bikin program Warung Sembako. Namun sayangnya semua tidak satu pintu. (Has)