Malang, Obsessionnews.com - BPH Migas menggelar Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2020 bertempat di Aula Hotel Savana , Kota Malang, Jawa Timur, Jumat 10 Oktober 2020.

Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, Anggota Komisi VII DPR RI Ir.H.M Ridwan Hisjam, dan Suryadi Anggota DPRD Kota Malang.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pencegahan covid -19 ini dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Pelaku Usaha,KPM Kabupaten Tokoh Pemuda, dan Karang Taruna Kota Malang

Dalam kesempata itu, Ridwan berharap ditemukan solusi atas persoalan yang dihadapi di Jawa Timur, khususnya Kota Malang terkait ketersediaannya Bahan Bakar, karena menurut salah satu tokoh masyarakat menyampaikan aspirasinya di kabupaten selatan bahan bakar (Bensin) kerap habis dan mengalami keterlambatan pasokan.

“Dalam masa reses kali ini saya memberanikan diri mengadakan kegiatan di tengah pandemi, tentunya dengan protokol kesehatan dan BPH Migas ini menjadi mitra kami di komisi VII DPR RI, terkait persoalan-persoalan yang berada di Malang Raya, ini nanti semoga dengan kegiatan hari ini ada solusi, ”kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya.

Secara khusus kedepan Malang Raya menjadi salah satu potensi pengembangan energi di Indonesia yang dapat menjadi daya bangkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro pada kesempatan tersebut menyampaikan BPH Migas sebagai lembaga yang bertugas menjamin ketersedian dan distribusi BBM ke seluruh wilayah di Indonesia, walaupun adanya pandemi Covid - 19, BPH Migas tetap bekerja untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar dan masyarakat tetap dapat terlayani dalam memperoleh BBM.

"Dalam menjalankan tugasnya kami selalu mengedepankan protokol kesehatan seperti saat pengecekan fisik ke lapangan dan kami juga memanfaatkan fasilitas video conference dalam menunjang pelaksanaan tugas seperti sidang Komite penetapan hasil verifikasi penyaluran BBM subsidi," jelas Bambang Utoro.

Sementara itu, Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, jajarannya tetap melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM. Dimana, kata dia, BPH Migas dalam menetapkan kuota BBM subsidi memperhatikan usulan dari Pemerintah Daerah dan paramater lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi.

“Lebih khusus Jawa Timur, untuk tahun 2020 kuota solar subsidi sebesar 2,37 juta Kl, mengalami kenaikan dibanding kuota tahun 2019 sebesar 2,14 juta Kl dan realisasinya hingga 20 Juli 2020 baru 42,09 persen, ini tentu dapat terjadi karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah,”jelas Alfon.

Terkait persoalan kelangkaan di kabupaten malang, Alfon mengatakan pihaknya sudah membagi rata per SPBU, sehingga dengan harapan tidak terjadi antrian panjang seperti yang disampaikan Ir.H.M Ridwan Hisjam.

Harapan kami kuota ini bisa tercukupi hingga akhir tahun dan tidak terjadi over kuota. "Solar subsidi ini disubsidi menggunakan uang APBN, jadi harus dipastikan tepat sasaran dan tepat volume. Mulai tahun ini BPH Migas menetapkan kuota per penyalur atau per SPBU dengan harapan dapat lebih mudah dalam mengontrol dan mengawasi penyalurannya," jelas Alfon.

Suryadi, Anggota DPRD Kota malang berharap datangnya BPH Migas di kota malang merupakan langkah awal menjalin komonikasi dengan baik, sehingga kota malang mendapatkan informasi dan perhatian secara khusus oleh PBH Migas, "Apalagi Malang Raya merupakan dapil Ridwan Hisjam yang kita ketahui sangat perhatian kepada masyarakatnya," ungkap anggota DPRD yang juga menjabat sebagai ketua karang taruna Kota Malang. (Albar)