Jakarta, Obsessionnews.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dalam rangka mempercepat kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah wabah virus Corona (Covid-19) yang terjadi saat ini. Upaya ini sebagai langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak Covid-19. Presiden Jokowi menegaskan, pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara kita. "Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Perppu, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan," kata Presiden dalam keterangan persnya, Selasa (31/3/2020). Menurut Jokowi, dengan adanya Perppu ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi pemerintah juga bagi otoritas perbankan dan keuangan, untuk mengambil langkah-langkah yang luar biasa. Terutama dalam menjamin kesehatan masyarakat. "Perppu ini memberikan pondasi bagi pemerintah bagi otoritas perbankan dan bagi otoritas keuangan, untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan," tandas Presiden. Oleh karena itu, dengan Perppu ini juga pemerintah akan menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk mengatasi masalah Covid-19 ini. Bertambah dari jumlah yang sebelumnya.   Anggaran Covid-19 Jadi Rp405,1 Triliun Setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, jelas Presiden, Perppu ERPPU yang akan dikeluarkan Pemerintah berisikan: (1) kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, (2) melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020, dan (3) memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. "Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun," katanya. Mengenai rinciannya, Jokowi menjelaskan yakni Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, seperti Alat Pelindung Diri atau APD hingga peralatan tes. Kemudian, dana sebesar Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. "Dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM," kata Presiden Jokowi. Dijelaskan, prioritas pertama adalah penyiapan anggaran untuk dukungan untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun akan digunakan untuk: • Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD • Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. • Upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet. • Insentif dokter (spesialis Rp15 juta/bulan), dokter umum (Rp10 juta), perawat Rp7.5 juta… dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta. • Santunan kematian tenaga medis Rp300 juta . Dukungan tenaga medis, serta . Penanganan kesehatan lainnya. Prioritas kedua adalah penyiapan anggaran untuk perlindungan sosial: • PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%) • Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp.150.000 menjadi Rp. 200.000 selama 9 bulan (naik 33 persen) • Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun untuk bisa meng cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta. • Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi. • Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu • Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun. 7. Prioritas ketiga adalah penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi • PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 %. • Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah • Pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah • Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. • Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. • penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022. • Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu, dilakukan kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, Penyederhanaan Lartas Impor, percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem. Presiden menambahkan, kita juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK untuk memberi daya dukung pada perekonomian dan menjaga stabilitas. • Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter…melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio Giro Wajib Minimun Valuta Asing Bank Umum Konvensional, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi. • Begitu juga OJK memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar • Dan Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit. • Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar. Ditegaskan pula, Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020 - sehingga dilakukan penghematan Rp190 Triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 Triliun Selanjutkan, Perppu juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07 % • Karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN diatas 3 % • Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun (tahun 2020, 2021 dan 2022) • Setelah itu kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 % mulai tahun 2023. Dengan terbitnya Perppu ini, Presiden harus mengajukan terlebih dahulu ke DPR untuk mendapat persetujuan. DPR melalui Ketuanya, Puan Maharani, sebenarnya sudah memberi pernyataan bahwa pihaknya akan mendukung upaya pemerintah, termasuk soal Perppu. "Saya mengharapkan dukungan DPR RI. Perppu yang baru saja saya tandatangani akan segera diundangkan dan dilaksanakan. Dan dalam waktu secepat-cepatnya kami akan menyampaikan ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi UU," harap Presiden Jokowi. (Fira)