Jakarta, Obsessionnews.com –  Institut Teknologi Bandung (ITB) menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada mantan Menko Perekonomian Ir H M Hatta Rajasa, Senin (25/11/2019). Acara yang digelar di Aula Barat ITB tersebut dihadiri  lebih dari 600 tamu undangan yang terdiri dari tokoh bangsa, politisi, pejabat pusat dan daerah, pengusaha, kalangan kampus hingga mahasiswa. Gelar Doktor Kehormatan diberikan ITB sebagai penghormatan atas prestasi, capaian dan warisan yang dicatat Hatta dalam Kebijakan publik  (Public Policy). Khususnya saat menjabat sebagai menteri, dan sejumlah jabatan publik lainnya. [gallery link="file" columns="1" size="full" ids="297378"] Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tercatat sebagai menteri sejak 2001 hingga 2014 dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penghargaan atas apresiasi bidang Public Policy ini merupakan yang kedua, setelah pada 2011 Hatta mendapatkan award dari Asia Society di Amerika Serikat. Dalam sambutan Pertanggungjawaban Akademik, Prof. Dr. B. Kombaitan, M.Sc, selaku Promotor mengatakan, Hatta Rajasa tampil dalam bidang kebijakan publik di Indonesia di era di mana kebijakan publik tengah menghadapi tantangan-tantangan baik dalam aspek praktis maupun keilmuan sekaligus. “Pemikiran beliau tentang kebijakan publik berinspirasikan pemikiran-pemikiran John Maynard Keynes, yang membawa perubahan besar dalam kebijakan ekonomi Inggris di era Great Depression di tahun 1930-an. Di era itu, di tengah-tengah meluasnya kepercayaan akan gagasan pasar-bebas dalam paham ekonomi neo-klasik, Keynes mengedepankan kembali peranan negara melalui intervensi kebijakan publik dalam mendorong permintaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” tutur Kombaitan. Meskipun demikian, lanjutnya, Hatta menekankan pentingnya untuk bergerak lebih jauh dari kebijakan ekonomi Keynesian, menuju beyond Keynesian. Negara melalui kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan, perlu berperan efektif dalam peningkatan daya saing, kemajuan teknologi dan inovasi. Dengan mengadopsi pemikiran Michael E. Porter tentang keunggulan kompetitif, Hatta mendorong peranan negara dalam meningkatkan daya saing dan kemampuan para produsen untuk memproduksi barang-barang yang berdaya saing, sehingga konsumen membeli barang-barang tersebut. Halaman selanjutnyaKebijakan Publik Menentukan Keberhasilan Suatu Negara Hatta Rajasa dalam pidato ilmiahnya yang berjudul Kebijakan Publik Unggul : Tantangan Indonesia Kemarin, Kini, dan Esok menawarkan premis, bahwa kebijakan publik menentukan keberhasilan suatu negara. Dengan Kebijakan Unggul, Pemerintah dapat mengelola negara dengan efektif. “Jadi, bukan karena pemerintahnya kuat sehingga efektif, namun karena kebijakan publik yang unggul sehingga didukung rakyatnya,” ujarnya. Dalam orasi yang berlangsung hampir satu jam itu, Hatta menjelaskan tiga krisis ekonomi  dan keuangan yang terjadi di tiga benua, Eropa (Yunani), 2012, Amerika (AS), 2008, dan Asia (Indonesia), 2008 dan 2012. “Tiga krisis tersebut memberi pelajaran. Krisis terjadi dimulai dari kebijakan yang tidak tepat. Kejatuhan dan keberhasilan suatu negara semakin ditentukan oleh keunggulan kebijakan publiknya, bukan oleh sumber daya alam (SDA), posisi strategis, bahkan politiknya. Semua itu adalah faktor pembentuk (input producers) namun bukan lagi faktor penentu (driver),” kata Hatta. Keberhasilan Indonesia mengatasi potensi krisis 2008 dan 2012 dijelaskan secara rinci oleh Cawapres 2014 itu. Menurutnya, pemerintah saat itu belajar dari krisis 1998, dan melakukan pembenahan perekonomian dengan memperkuat sektor-sektor fundamental. Di awal pemerintahan Presiden SBY memprioritaskan pemulihan ekonomi, investasi dan sektor riil, mereformasi berbagai kebijakan di bidang investasi, keuangan dan kelembagaan, serta program untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Melalui kebijakan Triple Track Strategy Pemerintah mendorong pertumbuhan, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Sejumlah indikator ekonomi yang menjadi penguat dari serangan krisis keuangan tahun 2008 di antaranya  pertama, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,5% di tahun 2006 menjadi 6,3% di tahun 2008. Kedua, pertumbuhan konsumsi meningkat 3,2% di tahun 2006 menjadi 5,0% pada tahun 2007. Ketiga, pembentukan modal tetap bruto meningkat tajam dari 2,5% di tahun 2006 menjadi 9,2% di tahun 2007. Keempat, terkendalinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (US$). Kelima, laju inflasi relatif terkendali. Halaman selanjutnyaMenjinakkan Potensi Krisis yang Datang dari Eropa dan AS Selanjutnya saat menjabat Menko Perekonomian pada 2012 Hatta berbagi kiat menjinakkan potensi krisis yang datang dari Eropa dan AS. Saat itu, Tim Ekonomi bersama Bank Indonesia (BI) mengeluarkan empat  Paket Kebijakan Ekonomi untuk menjaga nilai rupiah dan sektor riil, mencegah krisis dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Keep buying strategy adalah kebijakan yang dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi dapat terjaga. Paket  pertama, mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang berkonsentrasi pada kegiatan ekspor. Paket kedua, memastikan defisit APBN 2013 sebesar 2,38%, pembiayaan aman, pemberian insentif terhadap industri padat karya dan keringanan pajak. Langkah ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Paket Ketiga, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bekerja sama menjaga gejolak harga dan inflasi, menjaga daya beli. Paket Keempat, memperkuat sistem Layanan Terpadu Satu Pintu perizinan guna mepercepat investasi dan mempercepat renegosiasi kontrak karya pertambangan. Untuk pembangunan saat ini dan ke depan, Hatta setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi dan Presiden RI ke-6, SBY—yang menempatkan momentum 100 Tahun Kemerdekaan pada 2045 sebagai titik Indonesia Maju. Mantan Menristek itu mengatakan, pada 2011 pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai bagian integral perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, serta target capaian Indonesia Maju di 2045. Visi Indonesia Maju,  kata Hatta, , disampaikan kembali oleh SBY dalam Indonesia in 2045 : The Centennial Journey (Perjalanan Satu Abad) pada  Agustus 2011. Hal senada diperkuat Presiden Jokowi dalam pidato pelantikan pada  20 Oktober 2019, bahwa mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada Satu Abad Indonesia Merdeka tak lain adalah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah menjadi negara maju. Untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, Hatta menawarkan Lima Agenda, Pertama, Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. “Kita sedang memasuki bonus demografi yang harus dimanfaatkan menjadi kekuatan penggerak ekonomi nasional. Pemahaman terhadap proses inovasi, creativity dan entrepreneurship harus menjadi Budaya Bangsa. Pembangunan SDM tidak lagi bisa menggunakan pendekatan Business As Usual. Kita memerlukan A Radical Rethinking Way of Human Capital Development,” ujar Hatta. Agenda kedua, membangun pusat-pusat pertumbuhan baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional, setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Kekayaan sumber daya alam (SDA), baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, tidak lagi diutamakan sebagai sumber devisa, dengan menjualnya dalam bentuk bahan mentah, tetapi dijadikan sebagai prime mover yang mendukung pusat pertumbuhan baru. Dengan demikian kita mendapatkan keuntungan aglomerasi, nilai tambah, dengan melakukan hilirisasi serta mengatasi ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Aganda ketiga, penguatan connectivity dan Infrastruktur. Mengintegrasikan konektivitas secara domestik dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected). Terutama menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems. Agenda Keempat, Transformasi Ekonomi Ekstraktif Menuju Value Added Economy. Pola pikir yang menganggap kita memiliki SDA “melimpah”, membuat kita mempunyai kebijakan yang cenderung ekstraktif. Kekayaan SDA baik terbarukan maupun tidak terbarukan, seharusnya kita jadikan keunggulan untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing. Sebagai orang yang berlatar belakang insinyur, saya sungguh meyakini bila kita tidak mentransformasi pembangunan ekonomi yang ekstraktif, maka kita tidak akan pernah menjadi negara maju. Agenda  kelima, Entrepeneurial Economy. Mengutip Joseph Schumpeter, Hatta menegaskan bahwa peran penting entrepreneur dalam teori pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dikenal istilah “inovasi” sebagai creative destruction yang menggerakkan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Pencipta inovasi atau para inovator adalah para entrepeneur. Makin banyak entrepreneur, makin berkembang ekonomi suatu bangsa. Itulah sebabnya kebijakan yang pro-entrepreneur menjadi kunci keberhasilan Indonesia masa depan. Sebagai orang yang berlatarbelakang entrepreneur, Hatta membagi masa-masa awal dirinya mengembangkan usaha. “Bicara menghadapi tantangan, mengingatkan saya pengalaman 40 tahun yang lalu. Bersama teman-teman, kami bertekad menjadi pengusaha. Enam bulan lebih berkeliling Jakarta, naik-turun bus kota, menawarkan jasa perusahaan kami tanpa hasil. Dalam situasi yang berat godaan datang, kami semua diterima di oil company dengan gaji yang besar. Hanya semangat dan keyakinan yang membuat kami tidak menyerah. Singkat cerita, melalui proses dan dinamika yang panjang, pada akhirnya kami dapat membangun perusahaan pemboran minyak dan gas bumi yang masih eksis hingga saat ini. Bisa dikatakan kami melakukan terobosan, mengingat pada masa itu dunia oil and gas masih identik dengan perusahaan asing,” kenang Hatta. Sementara itu Rektor ITB Kadarsyah menekankan bahwa pemikiran Beyond Keynesian Dr (HC) Hatta Rajasa sebagai basis akademik / keilmuan, yang menjadi pijakan dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik baik di sektor riset dan teknologi, sektor transportasi dan sektor ekonomi secara keseluruhan. “Capaian-capaian yang telah diraih oleh Dr (HC) Hatta Rajasa sebagai seorang alumni ITB, baik di bidang praktik maupun keilmuan kebijakan publik, adalah hal yang layak dibanggakan dan sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi peningkatan dan perluasan kontribusi ITB di bidang kebijakan public,” kata Kadarsyah. (arh)