Perang! Pakistan Ancam Usir Dubes India
Sengketa Kashmir menjadikan Pakistan meregangkan hubungan diplomatik dengan India. Sengketa Kashmir sudah 72 tahun, sejak perang India-Pakistan tahun 1947. Wilayah Kashmir-selatan adalah wilayah India, sedangkan Kashmir-selatan minta merdeka, dan Kashmir didukung Pakistan. Konflik tersebut menjadi lebih tajam karena beda agama, India Hindu, Kashmir Islam yang didukung Pakistan yang sesama Islam. Keadaan semakin panas ketika muncul proyek OBOR China. Wilayah Kashmir yang sangat kaya barang tambang tersebut menjadi Jalur utama OBOR. Pakistan sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena utangnya sudah 19 miliar dolar AS kepada China. Sengketa Kashmir menjadi semakin kompleks, karena pada dasarnya muslim di Kashmir tidak suka terhadap India, karena India daengan kejam menumpas keinginan Kashmir merdeka. Pakistan bersumpah batalkan pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India. Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, bertekad membatalkan keputusan pemerintah India mencabut status khusus bagi kawasan Kashmir-India, dan jika perlu dia akan membawa kasus ini ke PBB. Khan mengatakan, keputusan India itu dapat menambah ketegangan antara kedua negara dan dia mendesak masyarakat internasional agar mengeluarkan kecaman. Khan juga mengatakan langkah itu melanggar hukum internasional, seraya menambahkan bahwa dia khawatir akan terjadinya pembersihan etnis oleh India di kawasan itu. Sebelumnya, tindakan India mencabut status khusus wilayah Khasmir menyebabkan kemarahan masyarakat di wilayah Kashmir-Pakistan. Kawasan Kashmir-India masih ditutup dan rekaman video memperlihatkan, tentara India berpatroli di jalan-jalan yang tampak lengang. Di kawasan Kashmir-India, terjadi pemberontakan separatis yang sudah berlangsung lama, yang menyebabkan ribuan orang tewas selama tiga dekade. India menuduh Pakistan mendukung pemberontakan tersebut - tuduhan yang dibantah berulangkali oleh Pakistan. Pemerintah Pakistan mengatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan upaya diplomatik kepada warga Kashmir yang menginginkan adanya penentuan nasib sendiri. 
Ancam Usir Dubes India! Kini, Pakistan mengumumkan rencana untuk mengusir duta besar India dan menangguhkan perdagangan dengan negara tetangganya itu, sebuah langkah yang semakin memperdalam perselisihan antara kedua negara terkait wilayah Kashmir yang disengketakan. Wilayah Kashmir-India berada dalam kondisi 'terisolasi' sejak pemerintah India memutuskan menghapus status konstitusional khusus kawasan tersebut, Senin (5/8) lalu. Di kawasan tersebut, jaringan telepon dan internet telah diputus sejak Minggu malam. Puluhan tentara berpatroli di jalanan di daerah tersebut. Sejumlah aksi unjuk rasa dan pelemparan batu dilaporkan terjadi meski saluran komunikasi lumpuh dan diberlakukannya jam malam. Sementara penduduk Kashmir-Pakistan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghubungi keluarga mereka. Para pemimpin setempat juga telah ditahan. India dan Pakistan - keduanya negara memiliki fasilitas senjata nuklir - telah dua kali berperang memperebutkan Kashmir, di mana yang terbaru melibatkan sejumlah serangan udara di kawasan tersebut pada Februari lalu. https://www.youtube.com/watch?v=YolvAx6wrec Mengapa Kashmir diperebutkan? Wilayah Himalaya di Kashmir seluruhnya diklaim oleh kedua negara, India dan Pakistan, namun masing-masing sebenarnya hanya menguasai sebagiannya saja. Ada aksi pemberontakan separatis yang telah lama berlangsung di sisi India, yang telah menyebabkan kematian ribuan orang selama tiga dekade terakhir. India menuduh Pakistan menyokong para pemberontak, sebuah tuduhan yang disangkal. Pakistan mengatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik bagi penduduk Kashmir yang ingin menentukan nasib mereka sendiri. Berdasarkan Pasal 370 undang-undang India, negara bagian Jammu dan Kashmir memiliki dispensasi khusus untuk membuat undang-undang sendiri - hal yang menjadi dasar hubungan kompleks India dengan kawasan tersebut selama 70 tahun. Namun, pemerintah India kini mencabut sebagian besar isi pasal tersebut. https://www.youtube.com/watch?v=vP98eUAZvTg Apa yang dilakukan Pakistan? Pakistan menangguhkan semua aktivitas perdagangan dengan India. Pemerintahnya juga mengusir komisioner tinggi India (setara dengan duta besar) dari ibu kota, Islamabad. Sementara itu, utusan Pakistan untuk India yang baru ditunjuk, Moin-ul-Haq - yang baru akan memulai tugasnya - kini tidak akan jadi dikirim ke Delhi. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah "memerintahkan agar semua jalur diplomatik diaktifkan untuk mengekspos kekejaman rezim, desain dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di India yang rasis," menurut sebuah pernyataan pemerintah Pakistan. Khan juga memerintahkan pasukan bersenjata untuk tetap waspada. Selain itu, Pakistan juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk membahas perselisihan tersebut. https://www.youtube.com/watch?v=1X414xZfA_Y Seberapa serius masalah ini? India dan Pakistan telah berperang dua kali memperebutkan Kashmir sejak merdeka dari penjajahan Inggris tahun 1947. Banyak warga Kashmir-India yang tidak ingin daerah itu diperintah India, dan lebih memilih untuk berdaulat sendiri atau bergabung dengan Pakistan. Populasi negara bagian Jammu dan Kashmir yang berada di bawah pemerintahan India terdiri dari 60% warga muslim yang membuatnya menjadi satu-satunya negara bagian India dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Banyak penduduk Kashmir menduga penghapusan status istimewa Kahsmir merupakan upaya pemerintah untuk mengubah karakter demografi kawasan tersebut, dengan cara memperbolehkan orang non-Kashmir membeli tanah di sana. Sebelumnya, warga India dari luar negara bagian tersebut dilarang menetap atau membeli properti di sana. Sementara pemberontakan yang kini masih berlangsung dimulai sejak tahun 1989, aksi kekerasan muncul kembali tahun 2016 lalu dengan kematian seorang pemimpin militan muda, Burhan Wani. Tahun lalu, lebih dari 500 orang tewas - termasuk warga sipil, pasukan keamanan dan militan - angka kematian tertinggi dalam aksi pemberontakan selama satu dekade terakhir. Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan partai nasionalis Hindu-nya, Bharatiya Janata, telah lama ingin menghapus pasal 370 konstitusi negaranya - sebuah janji yang termasuk ke dalam kampanye pemilunya awal tahun ini. Mereka beralasan bahwa Kashmir perlu diposisikan setara dengan daerah India lainnya. Ketika ia kembali berkuasa setelah mendapat suara mayoritas Mei lalu, pemerintah bergerak cepat untuk memenuhi janjinya tersebut. https://www.youtube.com/watch?v=bTfR7D1NkkE Apa reaksi dunia? Negara tetangga, China, sangat menentang langkah India untuk mencabut pasal tersebut dan menyebutnya "tidak dapat diterima". Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, dikabarkan telah berbicara dengan menteri luar negeri India dan "menyampaikan sejumlah kekhawatiran kami atas situasi yang terjadi dan menyerukan agar tenang". Sementara itu, seorang pejabat kementerian luar negeri AS membantah kabar bahwa AS telah diberitahu terkait rencana India tersebut. "Berkebalikan dengan laporan awak pers, pemerintah India tidak berkonsultasi atau memberitahu pemerintah AS sebelum mengambil langkah untuk mencabut status konstitusi khusus Jammu dan Kashmir," ujar kementerian luar negeri AS sepeti dilansir BBC News Indonesia, Kamis (8/8). (*/BBC)
Ancam Usir Dubes India! Kini, Pakistan mengumumkan rencana untuk mengusir duta besar India dan menangguhkan perdagangan dengan negara tetangganya itu, sebuah langkah yang semakin memperdalam perselisihan antara kedua negara terkait wilayah Kashmir yang disengketakan. Wilayah Kashmir-India berada dalam kondisi 'terisolasi' sejak pemerintah India memutuskan menghapus status konstitusional khusus kawasan tersebut, Senin (5/8) lalu. Di kawasan tersebut, jaringan telepon dan internet telah diputus sejak Minggu malam. Puluhan tentara berpatroli di jalanan di daerah tersebut. Sejumlah aksi unjuk rasa dan pelemparan batu dilaporkan terjadi meski saluran komunikasi lumpuh dan diberlakukannya jam malam. Sementara penduduk Kashmir-Pakistan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghubungi keluarga mereka. Para pemimpin setempat juga telah ditahan. India dan Pakistan - keduanya negara memiliki fasilitas senjata nuklir - telah dua kali berperang memperebutkan Kashmir, di mana yang terbaru melibatkan sejumlah serangan udara di kawasan tersebut pada Februari lalu. https://www.youtube.com/watch?v=YolvAx6wrec Mengapa Kashmir diperebutkan? Wilayah Himalaya di Kashmir seluruhnya diklaim oleh kedua negara, India dan Pakistan, namun masing-masing sebenarnya hanya menguasai sebagiannya saja. Ada aksi pemberontakan separatis yang telah lama berlangsung di sisi India, yang telah menyebabkan kematian ribuan orang selama tiga dekade terakhir. India menuduh Pakistan menyokong para pemberontak, sebuah tuduhan yang disangkal. Pakistan mengatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik bagi penduduk Kashmir yang ingin menentukan nasib mereka sendiri. Berdasarkan Pasal 370 undang-undang India, negara bagian Jammu dan Kashmir memiliki dispensasi khusus untuk membuat undang-undang sendiri - hal yang menjadi dasar hubungan kompleks India dengan kawasan tersebut selama 70 tahun. Namun, pemerintah India kini mencabut sebagian besar isi pasal tersebut. https://www.youtube.com/watch?v=vP98eUAZvTg Apa yang dilakukan Pakistan? Pakistan menangguhkan semua aktivitas perdagangan dengan India. Pemerintahnya juga mengusir komisioner tinggi India (setara dengan duta besar) dari ibu kota, Islamabad. Sementara itu, utusan Pakistan untuk India yang baru ditunjuk, Moin-ul-Haq - yang baru akan memulai tugasnya - kini tidak akan jadi dikirim ke Delhi. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah "memerintahkan agar semua jalur diplomatik diaktifkan untuk mengekspos kekejaman rezim, desain dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di India yang rasis," menurut sebuah pernyataan pemerintah Pakistan. Khan juga memerintahkan pasukan bersenjata untuk tetap waspada. Selain itu, Pakistan juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk membahas perselisihan tersebut. https://www.youtube.com/watch?v=1X414xZfA_Y Seberapa serius masalah ini? India dan Pakistan telah berperang dua kali memperebutkan Kashmir sejak merdeka dari penjajahan Inggris tahun 1947. Banyak warga Kashmir-India yang tidak ingin daerah itu diperintah India, dan lebih memilih untuk berdaulat sendiri atau bergabung dengan Pakistan. Populasi negara bagian Jammu dan Kashmir yang berada di bawah pemerintahan India terdiri dari 60% warga muslim yang membuatnya menjadi satu-satunya negara bagian India dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Banyak penduduk Kashmir menduga penghapusan status istimewa Kahsmir merupakan upaya pemerintah untuk mengubah karakter demografi kawasan tersebut, dengan cara memperbolehkan orang non-Kashmir membeli tanah di sana. Sebelumnya, warga India dari luar negara bagian tersebut dilarang menetap atau membeli properti di sana. Sementara pemberontakan yang kini masih berlangsung dimulai sejak tahun 1989, aksi kekerasan muncul kembali tahun 2016 lalu dengan kematian seorang pemimpin militan muda, Burhan Wani. Tahun lalu, lebih dari 500 orang tewas - termasuk warga sipil, pasukan keamanan dan militan - angka kematian tertinggi dalam aksi pemberontakan selama satu dekade terakhir. Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan partai nasionalis Hindu-nya, Bharatiya Janata, telah lama ingin menghapus pasal 370 konstitusi negaranya - sebuah janji yang termasuk ke dalam kampanye pemilunya awal tahun ini. Mereka beralasan bahwa Kashmir perlu diposisikan setara dengan daerah India lainnya. Ketika ia kembali berkuasa setelah mendapat suara mayoritas Mei lalu, pemerintah bergerak cepat untuk memenuhi janjinya tersebut. https://www.youtube.com/watch?v=bTfR7D1NkkE Apa reaksi dunia? Negara tetangga, China, sangat menentang langkah India untuk mencabut pasal tersebut dan menyebutnya "tidak dapat diterima". Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, dikabarkan telah berbicara dengan menteri luar negeri India dan "menyampaikan sejumlah kekhawatiran kami atas situasi yang terjadi dan menyerukan agar tenang". Sementara itu, seorang pejabat kementerian luar negeri AS membantah kabar bahwa AS telah diberitahu terkait rencana India tersebut. "Berkebalikan dengan laporan awak pers, pemerintah India tidak berkonsultasi atau memberitahu pemerintah AS sebelum mengambil langkah untuk mencabut status konstitusi khusus Jammu dan Kashmir," ujar kementerian luar negeri AS sepeti dilansir BBC News Indonesia, Kamis (8/8). (*/BBC) 
Share:
