Rugikan Umat Muslim, Pemerintah Beijing Putuskan Hapus Logo Halal

Rugikan Umat Muslim, Pemerintah Beijing Putuskan Hapus Logo Halal
Beijing, Obsessionnews.com - Secara sepihak pemerintah ibu kota China, Beijing, telah memutuskan untuk menghapus logo halal di setiap merek makanan atau toko. Pimilik restoran dan kedai yang menjajakan makanan halal juga diperintahkan untuk menghilangkan tulisan halal dalam bahasa Arab atau simbol-simbol yang terkait dengan Islam. Karyawan di 11 restoran dan toko di Beijing yang menjual produk halal dan dikunjungi Reuters dalam beberapa hari terakhir mengatakan para pejabat meminta mereka untuk menghapus gambar yang berhubungan dengan Islam, seperti bulan sabit dan kata "halal" yang ditulis dalam bahasa Arab. Di Kota Beijing saat ini ada sekitar 1.000 toko dan restoran yang menjual produk halal. "Mereka mengatakan ini adalah budaya asing dan Anda harus menggunakan lebih banyak budaya China," kata manajer yang menolak menyebutkan namanya kepada Reuters, yang dikutip kembali, Rabu (31/7/2019). Kampanye melawan simbol-simbol Arab dilakukan sejak 2016. Tujuannya untuk memastikan agama sesuai dengan arus utama budaya China. Kampanye ini mencakup penghapusan kubah gaya Timur Tengah di banyak masjid di seluruh negeri dengan pagoda gaya China. Termasuk juga gereja. Pihak berwenang telah menutup banyak gereja Kristen bawah tanah, dan menghancurkan beberapa gereja yang dianggap ilegal oleh pemerintah. China yang merupakan rumah bagi 20 juta warga muslim, secara resmi menjamin kebebasan beragama. Tetapi pemerintah telah berkampanye untuk membawa umat beriman sejalan dengan ideologi Partai Komunis. Umat muslim China mendapat perhatian khusus sejak kerusuhan tahun 2009 antara sebagian besar warga muslim Uighur dengan mayoritas etnis China Han di wilayah paling barat Xinjiang, tempat tinggal minoritas Uighur. Kejadian-kejadian kekerasan etnis membuat beberapa orang Uighur yang meradang atas kontrol pemerintah, melakukan serangan pisau dan bom mentah di tempat-tempat umum dan terhadap polisi dan pihak berwenang lainnya. Sebagai tanggapan, China meluncurkan apa yang digambarkan sebagai tindakan keras terhadap terorisme di Xinjiang. Sekarang, China menghadapi kritik keras dari negara-negara Barat dan kelompok-kelompok hak asasi atas kebijakannya, khususnya penahanan massal dan pengawasan terhadap warga Uighur dan muslim lainnya di sana. Pemerintah mengatakan tindakannya di Xinjiang diperlukan untuk membasmi ekstremisme agama. Pemerintah China juga telah memperluas kontrol yang lebih ketat terhadap minoritas muslim lainnya. Para analis mengatakan Partai Komunis yang berkuasa prihatin bahwa pengaruh asing dapat membuat kelompok agama sulit dikendalikan. "Bahasa Arab dipandang sebagai bahasa asing dan pengetahuan tentang itu sekarang dipandang sebagai sesuatu di luar kendali negara," kata Darren Byler, seorang antropolog di Universitas Washington yang mempelajari Xinjiang. "Itu juga dipandang terkait dengan bentuk kesalehan internasional, atau di mata otoritas negara, ekstremisme agama. Mereka ingin Islam di Cina beroperasi terutama melalui bahasa Cina," katanya. Kelly Hammond, seorang asisten profesor di University of Arkansas yang mempelajari muslim minoritas Hui di China mengatakan langkah-langkah itu merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan normal baru. (Albar)