Dalam acara Milad Muhammadiyah ke-106 tahun, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menganugerahkan Muhammadiyah Award kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasan pemberiannya adalah karena keaktifan JK dalam kegiatan kemanusiaan. Atas penganugerahaan tersebut, kami menganggap bahwa Wapres JK tidak pantas menerima penghargaan Muhammadiyah Award, karena : 1. Penanggulangan bencana di Lombok dan Palu, masih menyisakan banyak persoalan. Para pengungsi masih menagih janji pemerintah pusat yang tidak ditepati, terutama janji pemberian bantuan dana kepada korban bencana. Wapres JK sebagai orang nomor dua di negeri ini, tidak bisa lepas tangan dari persoalan tersebut. 2. Pada 30 September 2018, Wapres JK dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan PM Israel Benyamin Netanyahu. Radio Tentara Israel melaporkan bahwa di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, PM Israel Benyamin Netanyahu bertemu secara rahasia dengan Wapres RI Jusuf Kalla. Pertemuan JK-Netanyahu adalah bentuk pelanggaran konstitusi. Pembukaan UUD 1945 sudah jelas menyatakan bahwa Indonesia menolak segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Israel adalah negara penjajah yang sudah puluhan tahun menjajah Palestina. Maka mengadakan pertemuan rahasia dengan pimpinan negara penjajah bisa dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Apalagi Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karena itu, dengan latar-belakang tersebut, kami mendesak agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah membatalkan Award yang sudah diberikan kepada Wapres JK. Masih banyak tokoh Indonesia yang lebih layak menerima Award tersebut. Jakarta, 19 November 2018Hormat Kami,SyaroniKetua Presidium PRIMA(Perhimpunan Masyarakat Madani) 0818811697