Ketua Komisi I DPR Protes terhadap Eksekusi Tuti Tanpa Notifikasi dari Saudi

Jakarta, obsessionnews.com -Kerajaan Arab Saudi mengeksekusi mati Tuti Tursilawati. Tuti merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Jawa Barat. Ia dieksekusi di Thaif pada Senin (29/10/2018) waktu setempat. Pemerintah Indonesia menyesalkan Kerajaan Arab Saudi yang mengeksekusi mati Tuti Eksekusi mati dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin terhadap langkah yang diambil pemerintah Saudi yang mengeksekusi Tuti tanpa notifikasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia. “Eksekusi tanpa notifikasi menjadi yang kesekian kalinya terjadi terhadap WNI di Saudi. Saya sebagai Ketua Komisi I DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada keluarga almarhumah Tuti. Kita minta pemerintah segera memanggil dubes Saudi dan kita layangkan protes kepada mereka. Jangan sampai ini terulang lagi," tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya yang diterima obsessionnews.com, Rabu (31/10). Kharis juga mengaku prihatin dengan Saudi, karena pada Senin (22/10) lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir di Istana Kepresidenan Bogor. Namun belum hilang dari ingatan seminggu kemudian Tuti dieksekusi. "Seminggu lalu Presiden menerima Menlu Saudi di Istana Bogor, Senin kemarin WNI kita dieksekusi tanpa notifikasi. Ini diplomasi apa? Harus ada langkah serius Kemenlu untuk memastikan notifikasi itu jadi kewajiban," tandas Kharis. Mengantisipasi agar tidak terulang anggota Fraksi PKS DPR ini minta pemerintah Indonesia agar segera membentuk perjanjian terkait kewajiban memberi notifikasi kekonsuleran atau Mandatory Consular Notification (MCN) terkait eksekusi mati dengan Arab Saudi. “Dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran memang tidak diwajibkan. negara-negara, termasuk Saudi, memberi notifikasi kepada perwakilan negara asing terkait pelaksanaan hukuman mati pada salah satu warganya. Namun, perjanjian bilateral bisa dilakukan karena hubungan Saudi dan RI dekat dan banyak WNI kita disana," tutur Kharis. (arh)





























