Pemerintahan sekarang ini lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani harus jujur kalau akibat nilai kurs Rupiah yang sudah tembus 15 ribu / US Dollar akan bisa merangkak naik ke level 16 ribu dan pontensi tsunami ekonomi sudah di depan mata. Tolong jangan beralasan kalau nilai kurs dollar yang sudah melewati angka 15 ribu yang merupakan kurs terburuk sejak 20 tahun pasca krisis ekonomi 1998, bahwa keadaan ekonomi nasional baik-baik saja karena data nilai inflasi yang masih bisa terkendali Dan ekonomi bertumbuh di semester 2 pada angka 5.27 persen. Ingat lho jeng Sri, Indonesia itu sekarang negara importir crude oil dan BBM sehingga naiknya harga minyak mentah sebesar 85 USD/ barrel bisa makin mengerus nilai kurs Rupiah. Apalagi diprediksi oleh para pengamat minyak dunia bahwa minyak dunia akan bisa sampai level 100 USD/ barrel, artinya beban impor dan kebutuhan akan USD dollar bakal meningkat dan harga BBM akan naik sehingga inflasi bisa naik cepat lho. Ditambah lagi keperluan belanja barang barang untuk keperluan rehabilitasi Daerah yang terkena gempa yang masih harus diimpor, misalnya obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Sudah lima kali lho sejak Februari, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunganya dan tidak ada pengaruhnya terhadap penguatan nilai kurs Rupiah. Kenaikan suku bunga bank sentral sudah bisa dipastikan akan memberatkan bunga pinjaman kredit para debitur bank-bank nasional dan bisa berpotensi macet. Bahkan, keadaan daya Beli masyarakat semakin turun akibat tinggi harga-harga barang dan jasa sehingga penjualan akan turun dan berakibat pada pendapatan perusahaan perusahaan para debitur. Apalagi suku bunga the FED akan kembali naik dan pasti nya Rupiah akan semakin melemah akibat mba gondrong ( USD) pada pulang kampung lho. Belum lagi 40 persen Obligasi Indonesia yang dipegang oleh asing akan dilepas akibat buruknya kinerja kurs Rupiah, hal terbukti dengan Obligasi Indonesia juga yang mengalami tekanan. Hasil patokan obligasi 10-tahun naik 14 basis poin pada Selasa menjadi 8,15 persen, meningkat dari 6,32 persen pada akhir 2017. Indeks saham utama negara itu merosot 1,2 persen, mengambil penurunan tahun ini menjadi 7,6 persen Belum lagi diperpanjang dari sisi defisit fiskal dimana neraca transaksi berjalan yang terus defisit, akibat terjadi jor-joran misalokasi proyek proyek Infrastruktur yang lebih bernuansa mercusuar dibanding memiliki nilai tambah untuk meningkat devisa negara. Seperti lebih banyak bangun gedung-gedung dibandingkan membeli mesin dan membangun Industri nasional yang berbasis produk ekspor. Langkah yang diambil otoritas moneter dalam hal ini BI dengan menawarkan program hedging bagi pelaku usaha yang melakukan aktifitas impor untuk menjaga volalitas nilai kurs dollar sih bolehlah tapi sampai seberapa efektifnya? Lalu rencana pemberian insentif bagi para pelaku usaha yang usahanya berbasis produk ekspor seperti CPO dan pertambangan, apa iya mereka tertarik untuk mengubah pendapatan mereka dalam bentuk USD menjadi rupiah. Untuk meningkatkan devisa dan melindungi mata uang lokal dari kekalahan pasar global. Kayaknya sih tidak mungkin, karena mereka sektor perkebunan sawit dan pertambangan banyak dikuasai oleh perusahaan asing dan nasional yang Juga punya pinjaman kredit di bank-bank luar negeri serta obligasi dalam denominasi dollar yang banyak akan jatuh tempo. Jadi, sangat kecil kemungkinan mereka tertarik dengan program BI. Jadi, krisis ekonomi sangat berpotensi lho di jaman pemerintahan Joko Widodo saat ini jika terus kebohongan data-data ekonomi yang dikemukakan di saat-saat mau Pilpres. Jakarta, 3 Oktober 2018FX Arief PoyuonoWakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra