Jakarta, Obsessionnews.com - Aksi penolakan kampanye #2019GantiPresiden yang dilakukan di berbagai daerah terjadi di mana-mana. Sekelompok masyarakat yang tidak suka dengan acara itu menolak keras. Demi mencegah terjadi bentrok, polisi pun tidak memberi izin. Menanggapi hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie melalui akun twitternya @JimlyAs pada Minggu (26/8/2018) menilai kampanye itu memang secara tidak langsung telah menebar kebencian di masyarakat. Apalagi kata Jimly itu dilakukan sebelum masa kampanye tiba. Meski demikian, menurut Jimly, penegak hukum yang menangani gerakan #2019GantiPresiden itu perlu bersikap hati-hati. Polisi diminta mengedepankan netralitas dalam penegakkan hukum. "Ya, tapi aparat negara seperti Polri juga harus mampu memperlihatkan diri benar-benar jadi alat negara yang adil dan tidak memihak," kata Jimly Sebelumnya gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian. Salah satunya, ratusan massa yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi. Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap. Massa sengaja menggelar aksi di depan hotel tersebut untuk menghadang agar musisi Ahmad Dhani tidak bisa keluar dan bergabung dengan massa aksi deklarasi. Sebelumnya, gerakan serupa yang dipimpin oleh aktivis Neno Warisman di Bandara Hang Nadim, Batam, juga mendapat penolakan dari masyarakat. Terakhir, Neno juga ditolak sekelompok orang ketika hendak melakukan aksi di Pekanbaru, Riau. Setelah tertahan lebih kurang delapan jam di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, akhirnya Neno kembali ke Jakarta. Ia pun sempat mengungkapkan kekecewaannya, dan menganggap rezim ini sangat otoriter melarang kebebasan orang. (Albar)