Makkah - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membeberkan 10 inovasi penyelenggaraan haji 2018 saat rapat koordinasi (rakor) bersama Tim Pengawasan (Timwas) DPR RI. 10 inovasi ini merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Rakor yang berlangsung di Hotel Anwar Al Aseel, Mahbas Jin, Makkah, Arab Saudi, Jumat (17/8/2018) sore itu dihadiri delegasi Amirul Hajj, Konsultan Ibadah, dan pejabat Eselon 1 dan 2 Kemenag. Timwas DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, beranggotakan Komisi VIII (Agama) Komisi V (Perhubungan), dan IX (Kesehatan). Dikutip Obsessionnews.com dari situs resmi Kementerian Agama (Kemenag), Sabtu (18/8), dalam rakor tersebut Menag mengungkapkan, ke-10 inovasi tersebut yakni pertama, percepatan keimigrasian, kedua, QR Code pada gelang jemaah untuk memudahkan identifikasi jemaah dengan menggunakan aplikasi Haji Pintar. Ketiga, penyewaan full musim untuk sebagian hotel di Madinah (akomodasi). Keempat, bumbu masakan dan juru masak dari Indonesia pada katering haji. Dan kelima, katering Makkah. "Ada penambahan katering di Makkah dari 25 kali menjadi 40 kali," kata Lukman. Keenam, tanda paspor dan koper untuk memudahkan identifikasi dan pengelompokan. Ketujuh, pengalihan porsi ahli waris. “Pengalihan nomor porsi jemaah yang wafat ke ahli waris," jelasnya. Kedelapan, kata Lukman, pencetakan visa. “Kali ini pencetakan visa bisa dilakukan langsung oleh Kemenag," ujarnya. Kesembilan, Konsultan Ibadah. “Kami siapkan Konsultan Ibadah di setiap sektor. Ini untuk memperkuat manasik haji dan wawasan perhajian jemaah," ujarnya. Terakhir, kesepuluh, pembentukan Tim Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (P3JH). "Tim ini difokuskan untuk menambah layanan kesehatan jemaah pada masa puncak," tandas Lukman. Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menuturkan, sejumlah perbaikan ke depan dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. “Kami juga mengimbau agar ada penambahan jumlah petugas haji di berbagai sektor,” katanya. Namun demikian pihaknya mengaku akan mengevaluasi efektivitas tenaga petugas berdasarkan tugas dan fungsi. “Nanti pascahaji akan kita evaluasi berdasarkan tupoksinya,” ujarnya. Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Sadzali mengapresiasi sejumlah inovasi penyelenggaraan haji tahun ini. (red/arh)   Baca juga:Armuzna Siap 100 Persen Ditempati Jemaah Haji IndonesiaSurvei Haji, Kemenag Kirim Peneliti ke SaudiFormula 5-5-3, Kunci Keberhasilan Penyelenggaraan HajiBukan Termasuk Wajib Haji, Pemerintah Tidak Fasilitasi TarwiyahIni Cara Menteri Lukman Pantau Pelayanan Jemaah Haji