Ridwan Hisjam: IKA ITS Bantu Pemerintah Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Jakarta, Obsessionnews.com - Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) mengadakan Fokus Group Discusion dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, 2-3 Maret 2018. Dalam sesi diskusi panel diisi oleh pengusaha, parktisi, peneliti, dan seluruh jajaran alumni ITS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesi diskusi IKA ITS menarik karena mengambil tema "Meningkatkan Konektivitas, Rantai Pasok, dan Daya Saing Nasional Menuju Indonesia Poros Maritim Dunia" dengan keynote speech Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dari hasil diskusi itu muncul berbagai pandangan atau pendapat dari IKA ITS untuk merumuskan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Ridwan Hisjam selaku Ketua Senat IKA ITS mengatakan, setidaknya ada tujuh rekomendasi yang dirumuskan IKA ITS yang bisa dijadikan masukan kepada pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Tujuh rekomendasi itu yakni: Pertama, meningkatkan alokasi dana Riset melalui lembaga terkait seperti Kemenristekdikti, LIPI, BPPT dan lainnya dengan fokus pada penelitian pengembangan potensi kelautan, antara lain mineral, Energi, teknologi penangkapan, teknologi industri kapal, teknologi lepas pantai dan lainnya. Kedua, meningkatkan ketersediaan SDM bidang kelautan pada pendidikan tinggi dengan mendorong perguruan tinggi untuk membuka jurusan yang mampu mendukung industri maritim. "Ketiga, membangun basis UKM yang memiliki kemampuan memproduksi atau mengolah industri pada sentra produksi di daerah kelautan," tuturnya. Keempat, memberikan insentif perpajakan yang menarik dan lebih baik untuk investasi industri kelautan setara dari yang pernah diberikan untuk sektor lainnya. Kelima, pembangunan kapal perintis, roro, cargo, patrol, dan kapal lainnya yang terprogram berkelanjutan untuk bias membangun industry komponen yang tidak tergantung dari produk luar negeri Keenam, memberikan dukungan ketersediaan energi pada daerah yang dikembangkan sebagai kawasan industri maritim, serta mendorong penggunaan EBT pada daerah yang kaya SDA dan hasil laut pada daerah terpencil. Ketujuh, mendorong integrasi antar pelabuhan, dan memperbanyak frekuensi pelayaran antara pelabuhan utama dengan pelabuhan perintis atau terpencil yang memiliki potensi sumber daya alam untuk meningkatkan konektivitas dan kemudahan logistik.
Anggota Komisi X DPR yang membidangi persoalan pendidikan, pariwisata, budaya dan kepemudaan itu mengungkapkan, saat ini potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai US$ 1,33 triliun pertahun. Pemasukan terbesar Indonesia dari sektor laut masih di topang dari sektor pertambangan dan energi, serta Akuakultur kemudian disusul di sektor perikanan. Padahal menurut Ridwan, pendapatan negara yang dihasilkan dari sektor maritim bisa jauh lebih besar dari hasil yang sudah didapat. Pasalnya, wilayah laut Indonesia sangat luas dan memiliki banyak potensi. Hanya saja masih banyak yang belum dikembangkan. Misalnya dalam sektor wisata laut. Ridwan menegaskan, banyak wilayah laut Indonesia dari pulau-pulau kecil yang bisa dijadikan modal untuk meningkatkan devisa negara. Saat ini, pendapat negara paling besar masih didapat dari sektor energi. Namun, 2019 ia yakin pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. "Potensi laut kita sebenarnya sangat besar untuk dikembangkan. Dalam hal wisata bahari, saya liat memang masih kalah dari sektor tambang dan energi. Tapi 2019 nanti, saya yakin mengalami kenaikan, dan bisa menjadi penyumbang devisa terbesar untuk negara," jelasnya. Ridwan juga yakin IKA ITS mampu berkolaborasi dengan pemerintah dan para stakeholder untuk terus mengembangkan potensi laut Indonesia sehingga bisa menjadi negara poros maritim dunia. "Butuh perjuangan dan terobosan untuk benar-benar menjadikan laut sebagai penyumbang utama GDP Indonesia. Tapi saya yakin IKA ITS memiliki kemampuan mewujudkan itu," jelasnya. Ridwan menyayangkan Indonesia masih kalah dengam Jepang, Korea Selatan dan juga Vietnam. Negara-negara ini memiliki luas laut jauh lebih sedikit dari Indonesia. Namun kontribuasi sektor kelautan antara 48% sampai 57% terhadap PDB. "Melalui tujuh rekomendasi itu diharapkan bisa menjadi solusi menyelesaikan hambatan, agar cita-cita bangsa menjadikan Indonesia poros maritim dunia bisa tercapai," tandasnya. (Albar)
Anggota Komisi X DPR yang membidangi persoalan pendidikan, pariwisata, budaya dan kepemudaan itu mengungkapkan, saat ini potensi ekonomi maritim Indonesia mencapai US$ 1,33 triliun pertahun. Pemasukan terbesar Indonesia dari sektor laut masih di topang dari sektor pertambangan dan energi, serta Akuakultur kemudian disusul di sektor perikanan. Padahal menurut Ridwan, pendapatan negara yang dihasilkan dari sektor maritim bisa jauh lebih besar dari hasil yang sudah didapat. Pasalnya, wilayah laut Indonesia sangat luas dan memiliki banyak potensi. Hanya saja masih banyak yang belum dikembangkan. Misalnya dalam sektor wisata laut. Ridwan menegaskan, banyak wilayah laut Indonesia dari pulau-pulau kecil yang bisa dijadikan modal untuk meningkatkan devisa negara. Saat ini, pendapat negara paling besar masih didapat dari sektor energi. Namun, 2019 ia yakin pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. "Potensi laut kita sebenarnya sangat besar untuk dikembangkan. Dalam hal wisata bahari, saya liat memang masih kalah dari sektor tambang dan energi. Tapi 2019 nanti, saya yakin mengalami kenaikan, dan bisa menjadi penyumbang devisa terbesar untuk negara," jelasnya. Ridwan juga yakin IKA ITS mampu berkolaborasi dengan pemerintah dan para stakeholder untuk terus mengembangkan potensi laut Indonesia sehingga bisa menjadi negara poros maritim dunia. "Butuh perjuangan dan terobosan untuk benar-benar menjadikan laut sebagai penyumbang utama GDP Indonesia. Tapi saya yakin IKA ITS memiliki kemampuan mewujudkan itu," jelasnya. Ridwan menyayangkan Indonesia masih kalah dengam Jepang, Korea Selatan dan juga Vietnam. Negara-negara ini memiliki luas laut jauh lebih sedikit dari Indonesia. Namun kontribuasi sektor kelautan antara 48% sampai 57% terhadap PDB. "Melalui tujuh rekomendasi itu diharapkan bisa menjadi solusi menyelesaikan hambatan, agar cita-cita bangsa menjadikan Indonesia poros maritim dunia bisa tercapai," tandasnya. (Albar) 




























