Jakarta - Di tengah badai yang menerpa Partai Golkar saat ini, MKGR sebagai organisasi massa pendukung partai berlambang beringin ini akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota Dewannya, khususnya keterwakilan perempuan di semua tingkatan parlemen. Baik di DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Peryataan tersebut dikemukakan Ketua Umum MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), Roem Kono dan Ketua Umum Gerakan Perempuan MKGR Hetifah Sjaifudian di Jakarta, kemarin. Menurut Roem Kono, kualitas dan kuantitas anggota DPR RI dari MKGR akan ditingkatkan. Khususnya keterwakilan perempuan di DPR RI. Apalagi dalam UU Pemilu pencalonan anggota dewan di DPR untuk perempuan minimal mencapai 30%. "Kuota itu untuk calon legislatif (caleg) dari Partai Golkar akan kami usahakan keterwakilannya dari MKGR. Maka dari itu kami akan terus meningkatkan kualitas dari pada para calon. Seperti dengan terus melakukan konsolidasi anggota MKGR di seluruh Indonesia, memberikan pelatihan politik, serta pembekalan kepada seluruh anggota," tutur Roem. Ia menjelaskan, dari seluruh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar periode 2014-2019 dari unsur MKGR mencapai 28 anggota. "Kami menargetkan untuk periode yang akan datang mencapai lebih dari 30 orang. Kami usahakan target itu dapat dicapai dengan menempatkan caleg perempuan yang berkualitas," ujarnya. Sementara itu Hetifah Sjaifudian menegaskan, optimis target yang diusung MKGR untuk menaikkan kualitas dan kuantitas calegnya akan berhasil. “Terutama nanti akan diisi keterwakilannya dari perempuan,” tegasnya dalam Pelatihan dan Pendidikan Gerakan Perempuan MKGR. Optimisme Hetifah ini dilatarbelakangi dari dukungan secara sistem, dimana dalam UU Pemilu keterwakilan perempuan untuk caleg DPRRI harus mencapai 30 persen. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi di setiap daerah dan memberikan pelatihan, agar caleg perempuan dari MKGR dapat mencapai kualitas yang baik. Terutama kapasitas keilmuannya dan dukungan anggaran. "Kepintaran caleg juga tanpa dukungan anggaran akan sia-sia. Maka untuk menjadi anggota DPR, modalnya, diberikan dapil sesuai dengan dukungannya dan harus siap juga pendanaannya. Sebab tanpa itu akan sia-sia," tegas Hetifah, yang juga Anggota Komisi II DPR RI. (Red)