Tulisan ini bukan sebagai bentuk advokasi atau pembelaan terhadap Ketua Golkar dan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov). Hal ini disampaikan,karena ada sejumlah pertanyaan atau semacam misteri yang terkait erat dengan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi yang dijalankan lebih dari sepuluh tahun ini. Apakah KPK sungguh sungguh ingin mengejar dan mengungkap secara terang benderang kasus Setnov dalam KTP –Elektronik (KTP-E) yang diduga Negara mengalami kerugian sekitar Rp2,3 T dan menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, tidak ada korupsi dalam kasus KTP-E. Sebagaimana diketahui bahwa awalnya KPK telah menetapkan Setnov sebagai tersangka, kemudian Setnov melawan KPK lewat Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui hakim tunggal mengabulkan permohonan Setnov dan menyatakan bahwa penetapan tersangka Setnov menyalahi prosedur. Kini KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka lagi bahkan lebih bersemangat lagi untuk melakukan “penjemputan” secara paksa karena dianggap tidak memenuhi beberapa kali panggilan, Setnov dikatakan menghilang dan sekarang diberitakan Setnov mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Sebelumnya Setnov membantah bahwa dirinya sebagai tersangka yang sekarang ini belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan. Begitu antusias dan semangat yang luar biasa dalam menangani kasus Setnov ini, memunculkan sejumlah pertanyaan lain yang berkaitan dengan kinerja KPK dalam menangani kasus kasus yang lebih konkrit semisal, BLBI, Kasus Rumah Sakit Sumber Waras,Penjualan Indosat di era Preiden Megawati, kasus pembelian tanah di cengkareng oleh Pemda DKI, Trans Jakarta, Century, Hambalang dan Mafia Migas di era Presiden SBY, Reklamasi Teluk Jakarta, Taman BMW< Dana CSR Ahok. Kasus dugaan korupsi tersebut kiranya lebih besar dari dugaan korupsi KTP-E yang diduga dilakukan Setnov. Dari pemaparan beberapa kasus dugaan korupsi tersebut di atas, yang sampai saat ini kasus tidak ditangani secara serius apalagi untuk mengejarnya, cenderung melupakannya. Karenanya menimbulkan pertanyaan, ada apa sesungguhnya dan apa yang dicari atau dikejar KPK dalam kasus Setnov ini? Oleh karena perlu KPK menjelaskan kepada publik secara terang benderang;Jika KPK tidak lakukan penjelasan yang memadai dalam penanganan kasus Setnov ini, bisa di tafsirkan publik ada agenda agenda yang tersembunyi, selain pemberatasan korupsi. Bisa saja, KPK lakukan agenda politik tertentu, berdasarakan pesanan untuk membonsai peran DPR dan Menaklukkan Golkar untuk hajatan 2019 nanti. Bahkan, berkembang di beberapa grup medsos seperti di Group WA yang berani menduga bahwa, perlakuan KPK terhadap Setnov sebagai ketua DPR ini, karena ada isue impeachmen terhadap Presiden Joko Widodo yang melalakukan penarikan pajak hampir disemua bidangi dan ingin menjual berbagai aset strategis . Atau, bisa juga perlakukan terhadap Setnov ini dapat di anggap by design Istana untuk lumpuhkan DPR dan tekan Golkar agar konsisten dukung Jokowi pada Pilpres mendatang. Jika, KPK tidak di anggap terjebak dalam politik eksekutor pesanan dalam misi dan agenda politik kekuatan tertentu, maka KPK, jangan pandang bulu dalam memberantas korupsi termasuk, dugaan kasus big fish yang melibatkan, Mantan Presiden Megawati, SBY, Presiden Jokowi, Mantan Gubernur DKI, Ahok. Jika KPK tetap saja memburu Setnov seperti sekarang ini, publik dapat anggap KPK sedang jalankan politik dan kekuatan tertentu itu. Dengan demikian, sebaiknya KPK menjawab dan menjelaskan agar tidak dibilang sekedar bersandiwara dan melupakan kasus kasus yang nyata di depan mata.Melalui tulisan ini, mendesak KPK untuk menjawab pertanyaan2 yang di ajukan di atas. Mojokerto, 16 Nopember 2017