Jakarta, Obsessionnews.com - Direktur Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, Pemerintah memang mengusulkan anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Meski jumlah itu naik dibandingkan anggaran dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2017 yang sebesar Rp 4,7 triliun maupun dibandingkan outlook APBB-P 2017 yang sebesar 3,8 triliun. Namun, jumlah itu lebih rendah dibandingkan usulan awal DPR yang sebesar Rp 7,2 triliun. Ia mengatakan kenaikan anggaran untuk DPR tidak digunakan untuk pembangunan apartemen DPR yang diwacanakan akan ditempati di bekas lahan Taman Ria Senayan. Pembangunan ini sebelumnya diusulkan DPR kepada Sekretariat Negara usai kawasan itu hendak dialih fungsi menjadi sebuah mal. "Oh enggak ada, enggak ada, kita engga pernah bahas itu, enggak ada usulan pembahasan itu, proposal itu belum ada," kata Askolani saat ditemui di halaman Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jumat (18/8/2017). Askolani mengatakan, penambahan anggaran DPR disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah sebesar Rp 5,4 triliun. "(RP 7,2 triliun) itu kan usulannya DPR, pemerintah kan sudah punya posisi di Rp 5,4 triliun," tambahnya. Ia tak menampik jika dalam pembahasan nanti ada ruang penambahan, hal itu akan diakomodasikan dalam pembahasan. Namun menurutnya, jika tak ada lagi ruang penyesuaian pagu maka angka itu tidak bisa diubah. Karena alokasi sudah ditetapkan melalui APBN 2017. "Kan kami ada limit-nya kan," tambah dia. Sebelumnya, DPR mengusulkan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 7,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari: Anggaran Satuan kerja (Satker) Dewan: Rp 4.870.544.977.000 1. Program pelaksanaan fungsi DPR: Rp 1.158.260.928.00 2. Program penguatan kelembagaan DPR: Rp 3.712.284.039.000 Anggaran Satuan kerja (Satker) Setjen: Rp 2.375.971.321.000 1. Program Manajemen Pelaksana Teknis Lain Setjen DPR: Rp 2.324.869.870.000 2. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan: Rp 51.101.451.000 (Albar)