PDI-P Bukan PKI Asal Tidak Langgar Hak Konstitusi Rakyat Dalam Pemilu 2019
Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra FX Arief Poyuono menyarankan keluhan Sekjen PDI-P Hasto terkait PDI-P yang sering dikaitkan dengan PKI, seharusnya menjadi sebuah koreksi bagi PDI-P, dimana kok bisa PDI-P yang merupakan Partai berideologi Pancasila sampai dikaitkan dengam PKI. “Keberandaan PKI sendiri sudah selesai, Karena itu jangan dong Prabowo mengkritik UU Pemilu yang dianggap lelucon Politik dan nipu Rakyat dikira ambisi jadi Presiden. Kok Hasto sebagai Sekjen Partai anti kritik sih,” tutur Arief Poyuono seperti dalam rilisnya yang diterima Obsessionnews.com, Selasa (1/8/2017), pagi dini hari. “Nah, biasanya sifat PKI itu anti kritik dan melanggar Konstitusi, Makanya wajar sehingga PDI-P sering disamakan dengan PKI seperti keluhan Hasto kepada media ketika menanggapi pernyataan Prabowo di Cikeas saat bertemu SBY. Sebab, sifat dasar PKI kan bertindak tanpa otak dan kurang waras serta melanggar konstitusi dan menipu Rakyat dengan jargon kerakyatan,” ungkap pentolan Gerindra. [caption id="attachment_52314" align="aligncenter" width="640"]
Arief Poyuono dan Prabowo[/caption] Terkait UU Pemilu, menurut Arief, terkait persyaratan ambang batas/Presidential threshold (PT) 20 persen adalah sudah jelas merupakan penghilangan Hak Konstitusi pemilih pemula pada Pilpres 2019 jika PT yang digunakan Hasil Pemilu 2014 dan Pileg serta Pilpres bersamaan diadakannya. “Dimana pemilih Pemula itu memiliki Hak konstitusi untuk mengusung seseorang menjadi Capres dan saat Pilpres 2019 pemilih pemula tidak masuk dalam bagian rakyat yang mengusung capres 2019 dengan PT 20% yang mengunakan hasil Pemilu 2014,” jelas Politisi senior Gerindra. Jadi, tegas Arief, PDI-P jangan salah tanggap, “Saya tidak menuduh kok PDI-P itu sama dengan PKI, Tapi Akibat pemaksaan kehendak dalam PT 20 % itu jadi sering PDI-P dituduh dan disamakan dengan PKI, Coba lebih sadar dan jangan memaksakan lehendak di luar kewarasan, maka tuduhan terhadap PDI-P dikaitkan dengan PKI pasti tidak ada, Saya jamin PDI-P bukan PKI seperti yang dituduhkan oleh segelintir orang yang tidak suka dengan PDI-P,” tandas wakil Prabowo ini. [caption id="attachment_54830" align="aligncenter" width="640"]
Arief Poyuono dan Jokowi[/caption] Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengajak semua pihak menerima ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang sudah disahkan dalam paripurna DPR RI. Hasto menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan ambang batas pencalonan presiden adalah lelucon untuk menipu rakyat. Menurut Hasto, hal tersebut disampaikan Prabowo hanya karena ambisi untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu Presiden 2019. "Ketika ada voting di DPR soal presidential threshold yang hasilnya tidak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential threshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi (Prabowo mengucapkan itu) hanya karena ambisi," kata Hasto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/7/2017). (Red)
Arief Poyuono dan Prabowo[/caption] Terkait UU Pemilu, menurut Arief, terkait persyaratan ambang batas/Presidential threshold (PT) 20 persen adalah sudah jelas merupakan penghilangan Hak Konstitusi pemilih pemula pada Pilpres 2019 jika PT yang digunakan Hasil Pemilu 2014 dan Pileg serta Pilpres bersamaan diadakannya. “Dimana pemilih Pemula itu memiliki Hak konstitusi untuk mengusung seseorang menjadi Capres dan saat Pilpres 2019 pemilih pemula tidak masuk dalam bagian rakyat yang mengusung capres 2019 dengan PT 20% yang mengunakan hasil Pemilu 2014,” jelas Politisi senior Gerindra. Jadi, tegas Arief, PDI-P jangan salah tanggap, “Saya tidak menuduh kok PDI-P itu sama dengan PKI, Tapi Akibat pemaksaan kehendak dalam PT 20 % itu jadi sering PDI-P dituduh dan disamakan dengan PKI, Coba lebih sadar dan jangan memaksakan lehendak di luar kewarasan, maka tuduhan terhadap PDI-P dikaitkan dengan PKI pasti tidak ada, Saya jamin PDI-P bukan PKI seperti yang dituduhkan oleh segelintir orang yang tidak suka dengan PDI-P,” tandas wakil Prabowo ini. [caption id="attachment_54830" align="aligncenter" width="640"] Arief Poyuono dan Jokowi[/caption] Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengajak semua pihak menerima ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang sudah disahkan dalam paripurna DPR RI. Hasto menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan ambang batas pencalonan presiden adalah lelucon untuk menipu rakyat. Menurut Hasto, hal tersebut disampaikan Prabowo hanya karena ambisi untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu Presiden 2019. "Ketika ada voting di DPR soal presidential threshold yang hasilnya tidak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential threshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi (Prabowo mengucapkan itu) hanya karena ambisi," kata Hasto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/7/2017). (Red) 
Share:
