Oleh: Suroto, Pengamat sosial ekonomi   Masalah pangan adalah masalah penting. Ketersediaan pangan sangat mempengaruhi stabilitas sosial ekonomi dan bahkan politik. Kemampuan mengelola pangan itu juga sangat menentukan seberapa kuat dan berdaulat bangsa itu. Ketika salah mengelolanya, maka amburadulah semuanya. Untuk mengendalikan masalah pangan, dahulu kita punya Bulog (Badan Urusan Logistik). Badan ini pada masa sebelum ditandatanganinya UU BUMN tahun 2003 fungsinya sangat strategis karena punya tugas khusus untuk kendalikan stok, harga, jalur distribusi pangan. Tapi semenjak UU BUMN ditetapkan. Fungsi Bulog ini sudah tidak lagi otoritatif dan bahkan fungsinya tak ada bedanya dengan badan usaha lainya yang bertujuan mengejar keuntungan. Masalahnya bukan di persoalan lembaga Bulog ini efektif atau tidak. Sebab, dicabutnya otoritas Bulog sebagai salah satu agen pembangunan dahulu juga dikarenakan Bulog banyak tidak berfungsi efektif karena banyak fungsinya yang sebetulnya sudah berada dalam kendali pengusaha besar. Negara dalam hal ini Bulog akhirnya dipreteli habis dengan anggapan posisinya lemahkan prakarsa bisnis swasta. Disinilah masalah itu dimulai. Hilangnya otoritas Bulog lalu masalah pangan semua diserahkan ke pasar. Termasuk barang bersubsidipun juga dilewatkan jalur distribusi pasar bebas. Pada akhirnya para pemilik modal besar yang selama ini juga sudah bermain mata dengan pihak Bulog pada akhirnya berkuasa penuh kendalikan pasar. Presiden Jokowi sepertinya ingin negara hadir. Kembalikan harga dan stok agar dapat berjalan seimbang. Agar stok pangan tetap cukup dan harga diharapkan tetap wajar dan seimbang bagi produsennya maupun di konsumen. Pak Jokowi memang bukan pakar angin, tapi bisa arahkan mata angin harus bertiup kemana. Lalu masalah stok dan harga mulai diintervensi. Ini terlihat dari diterbitkanya beberapa Perppres sekaligus Permen yang fungsinya untuk kendalikan dua hal. Stok pangan dan harga pangan. Sepertinya hal ini oleh Pak JK sebagai wakil dari Pebisnis anggap tidak bener. Statemennya yang katakan kalau harga bisa stabil dengan dikeluarkan Keppres saja semua beres menandakan kalau Pak JK tidak hapi. Ini menandakan kalau dua pemimpin ini sudah tidak klop. Pak Jokowi lalu sebut istilah mafia pangan. Urusan naiknya daging, beras, dan bahan pokok tuduhanya adalah mafia. Lalu masalah anjlognya harga tomat juga dianggap penyebabnya adalah mafia. Urusan daging sudah ada yang ditangkepin. Tindaklanjutnya kurang tahu. Akhir-akhir ini Polisi dan Tim Gabungan dari KPPU, Bulog, Perdagangan, dll juga grebek PT. IBU yang dituduh gelapkan barang subsidi. Jadi polemik gak karuan karena ada salah pengertian. Ada beberapa pokok masalah penting saat ini terkait masalah tataniaga pangan ini. Pertama, pangan kita priveledge importnya ada di tangan beberapa gelintir importir, pemilik modal besar. Mereka adalah pemain lama dan juga baju baru dari orang yang kurang lebih sama. Kedua, pemerintah sepertinya hanya ingin wujudkan stabilitas harga dan tidak pedulikan masalah arti penting kedaulatan pangan. Ini terlihat dari tidak adanya langkah kongkrit kebijakan untuk dorong terjadinya substitusi import pangan. Ketiga, masalah mafia jalur distribusi pangan juga tidak ditanggapi serius. Bahkan untuk barang bersubsidi sekalipun juga di lempar ke pasar bebas. Semua kemudian dianggap selesai dengan dibuat aplikasi untuk hubungkan petani dan pasar. Keempat, Kelembagaan sosial petani, nelayan, petambak, peternak kecil tidak diperhatikan. Mereka dari dulu kala tetap sama nasibnya. Ada di sektor on farm yang beresiko tinggi dan berbatasan keuntungan kecil. Selalu derita kejatuhan harga ketika panen, tetap gak ada bank khusus, tanpa asuransi, bahkan program kredit usaha rakyat (KUR) juga tanpa kuota ke sektor ini. Kelima, Pengawasanya serba diserahkan ke polisi. Celakanya Pak Polisi kurang paham apa itu barang publik, mekanisme harga pasar, jadi pas gerebek jadinya blepotan. Seperti paket input terkait pupuk misalnya, polisi di banyak daerah malahan yang ikut berjualan demi terjaganya stok dan harga. Salah mengerti. Ehem. Sudah. Sampai lima saja. Pancasila dasar negara. Kita harus tegakkan agar rakyat sejahtera. (*)