Jakarta, Obsessionnews.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut penetapan presidential threshold (ambang batas) 20-25 persen dalam UU Pemilu adalah lelucon politik yang membohongi rakyat. Sekjen PDI-P Hasto Kristianto pun balik mengkritik Prabowo dan sejumlah tokoh yang menolak penetapan presidential threshold (PT) 20-25 persen. "Sebaliknya, di pihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential thereshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential thereshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi," ujar Hasto dalam siaran persnya, Sabtu (29/7/2017). Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristianto itu adalah sangat keliru. “Bukan ambisi, salah besar Sekjen PDIP menanggapi pernyataan Prabowo yang mengatakan lelucon politik dan menipu rakyat,” bantah Poyuono. Menurut Poyuono, UU Pemilu dengan PT 20 persen malah bukan hanya lelucon politik dan menipu rakyat, tetapi yang menyetujui UU Pemilu tersebut kurang waras dan melanggar Hak konstitusi para pemilih pemula dan menganggap rakyat bodoh hanya demi memulai sebuah rencana kecurangan dalam Pemilu 2019,” tegas Wakil Ketua Umum Gerindra. “Begini enggak warasnya mereka yang menyetujui UU Pemilu 2019 dengan PT 20 persen dimana Pileg dan Pilpres 2019 diselenggarakan bersamaan dan Capres maju dengan syarat PT 20 persen ,jika yang dijadikan dasar PT 20 persen adalah hasil perolehan Suara dan Kursi di DPR RI Pemilu 2014. Artinya, pemilih pemula pada Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 kehilangan Hak konstitusinya untuk mengusung seseorang Calon Presiden karena mereka pada tahun 2014 belum bisa memberikan suaranya sebagai dasar PT 20 % untuk mengusung capres -cawapres pada Pemilu 2019,” jelasnya. “Nah, ini sama saja Joko Widodo dan PDI-P serta antek-anteknya membohongi masyarakat dan kurang sampai otaknya mikir tentang sebuah arti Hak Konstitusi warga negara dalam negara yang berdemokrasi ,Jadi, wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih,” ujar Poyuono sembari ketawa. (Red) .