Oleh: Pradipa Yoedhanegara (Pemerhati masalah Sosial Politik) Angan-angan program Presiden Jokowi yang ingin membangun infrastruktur secara masif di wilayah indonesia timur dan beberapa daerah lainnya tampaknya tidak akan terealisasi dengan baik akibat kebijakan yang tidak terukur dan tak terarah yang dilakukan oleh tuan presiden akibat perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh para pembantunya. Program infrastruktur yang di luar akal sehat keuangan negara ini, pada akhirnya proyek infrastruktur tersebut hanya akan menciptakan masalah baru, yaitu kesenjangan sosial yang lebih besar dan terbuka lebar antara kondisi sosial ekonomi rakyat kecil dan kelas menengah yang ada di negeri ini. Pemerintahan presiden jokowi tidak pernah menjelaskan secara gamblang kepada rakyat banyak *"Bagaimana caranya rakyat yang miskin itu dapat keuntungan dari proyek infrastruktur tersebut"*?? karena belum ada program pemerintah yang bisa dirasakan secara langsung untuk rakyat kecil manfaatnya dari program infrastrukture yang secara besar2an dilakukan oleh pemerintah saat ini ?! Infrastruktur menurut pengertiannya adalah sebuah akses untuk mempermudah rakyat melakukan kegiatan sosial dan ekonomi, "lalu yang menjadi pertanyaan", adalah bagaimana dengan *"akses untuk mempermudah rakyat miskin dalam mendapatkan pendidikan yang murah dan berkwalitas, kesehatan bagi rakyat yang murah dan berkwalitas dan rumah murah bagi rakyat miskin"* agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia saat ini?? Sepertinya Presiden jokowi tidak serius dalam menggarap soal program kesehatan, pendidikan dan perumahan untuk rakyat miskin karena hanya menjadi program wacana dan lelucon politik saat berkampanye kepada rakyat miskin saja, berbeda dengan implementasinya?? Karena tampaknya tuan presiden lebih kelihatan tampak serius dalam menggarap program infrastruktur jalan saja disejumlah daerah. Karena tampaknya saat ini ginie rasio sepertinya sudah melebihi angka dua digit dan terlihat begitu lebar kesenjangan yang terjadi antara masyarakat yang miskin dengan masyarakat kelas menengah dan ekonomi atas. Sepertinya saat ini hampir tidak ada keseimbangan antara kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kepentingan rakyat miskin dengan keberpihak'kan presiden jokowi kepada para pengusaha maupun konglomerasi yang diuntungkan dari program infrastruktur yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat karena pada akhirnya, *"nasib rakyat miskin hanya jadi komoditas politik tuan presiden sebagai alat pencitraan diri belaka"*. Kesan yang dibuat oleh media pendukung tuan presiden jokowi saat ini seolah-olah ekonomi terlihat maju diatas kertas, tapi hasilnya adalah hanya untuk menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa menganga di dalam masyarakat karena kebijakan pemerintah hari ini yang hanya mengakomodir kepentingan para penguasa dan konglomerasi saja yang waktu itu membantu kampanye presiden jokowi?! Jadi buat apa ekonomi maju kalau hanya menciptakan hal seperti itu karena akan mejadi preseden buruk dimasa mendatang. Mari kita lihat secara jernih siapa saja yang diuntungkan dari Proyek Infrastruktur saat ini dengan akal sehat: *"Yang pertama adalah Investor yaitu Multi Nasional Company"* karena tidak mungkin para investor di proyek infrastruktur mau mengalami kerugian manakala mereka sudah memasukkan modalnya secara besar-besaran pada proyek-proyek tersebut. Yang kedua diuntungkan dalam program infrastruktur adalah *"para pelaku bisnis infrastruktur dan turunannya"* yaitu sepeti pemilik AMP dan Batchingplan serta para kontraktor-kontraktor yang menjadi pemain dibidang infrastruktur seperti Waskita Karya, Wika, Hutama karya, Adhi Karya dan masih banyak lagi selain BUMN dan kontraktor swasta lainnya yang mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Yang ketiga adalah para *"LandLord atau Tuan Tanah"* yang tanahnya terkena dampak dari pembangunan proyek infrastrukture yang dilakukan pemerintah seperti *"MEIKARTA"* karena menjadi tinggi harga tanah tersebut ketika kereta api cepat dibangun dan melewati kota tersebut yang sebelumnya mungkin tanah ditempat tersebut tidak ada nilainya dan tidak banyak dilirik oleh orang lain. Yang keempat mendapat keuntungan oleh proyek infrastruktur pemerintah jokowi adalah para *"pengusaha dan kelas menengah lainnya"* yang diefisienkan dalam menjalankan roda bisnisnya karena dapat mempermudah akses bisnis bagi mereka secara langsung dan itu juga bukan rakyat miskin yang diuntungkan. Dan yang kelima akan diuntungkan dalam proyek-proyek infrastuktur saat ini adalah *"para calon-calon investor lainnya"* yang ingin menanamkan investasi di negeri ini dengan cara menjual produk infrastruktur yang sedang dilaksanakan oleh pemerintahan jokowi. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi saya keuntungan untuk rakyat miskin itu dimana tuan presiden?? Sedangkan pembangunan proyek infrastruktur tersebut didanai oleh pinjaman luar negeri dan hutang-hutang tersebut ditanggung secara bersamaan oleh seluruh rakyat indonesia dengan cara pemerintah menaikan pajak secara ugal-ugalan, menarik subsidi bbm dan listrik bagi rakyat miskin. Menangis dalam hati kecil saya jika rezim ini terus menerus mempermainkan nasib rakyat miskin dengan pencitraan membela wong cilik tapi nyatanya menjadi rezim yang sama sekali tidak peduli terhadap orang miskin. Sebagai bahan renungan bagi tuan presiden dan para pembantunya bahwa definisi miskin menurut Badan Pusat Statistik adalah orang yang punya penghasilan kurang dari 370 ribu/bulan/per'orang dibagi 30 hari/bulan yang jumlahnya sudah hampir menembus angka 27, 7 juta jiwa. Dengan angka pendapatan tersebut jelas sudah rakyat miskin bukan penikmat proyek infrastruktur tuan presiden seperti proyek kereta api cepat. Mungkin jika Badan Pusat Statistik mau menaikkan angka definisi miskin di indonesia menjadi 500 ribu/orang/bulan, bisa jadi angka orang miskin meningkat di Indonesia dan angka tersebut bisa mencapai 3x lipat dari data yang ada saat ini menurut data BPS tersebut. Jadi saat ini sudah tidak tepat jika Presiden jokowi dan para pembantunya masih menjadikan rakyat miskin sebagai alat politik untuk tetap mempertahankan kekuasaan karena tidak ada satu pun kebijakan yang bisa langsung mereka rasakan selama hampir tiga tahun kepemimpinan tuan presiden. Jakarta, 28 Juli 2017