Oleh: Umar Syarifudin (Pengamat politik Internasional)Cina dilaporkan telah menyiagakan dan memperkuat skema pertahanan di sepanjang perbatasan negaranya dengan Korea Utara (Korut). Selain mengerahkan brigade perbatasan, Cina juga membangun bunker untuk warga sipil di wilayah perbatasan. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Wall Street Journal, Cina sebenarnya telah meningkatkan pertahanan militernya di sepanjang perbatasan dengan Korut sejak negara pimpinan Kim Jong-un itu melakukan uji coba rudal nuklir pertama pada 2006. Pagar keamanan dibangun dan patrol di sekitar perbatasan diintensifkan. “Cina juga telah mengatur kembali kekuatan militer mereka di negara timur laut,” tulis laporan Wall Street Journal, mengutip situs militerdan pemerintah Cina. (http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/07/25/otn9f0377-cina-perkuat-skema-pertahanan-di-perbatasan-korut)   Korea Utara terus mengkonsolidasikan posisi politiknya sendiri dan memobilisasi negara melawan setiap ancaman baik eksternal maupun internal. Hampir tidak ada warga sipil di Korea Utara: hanya ada tentara masa depan, tentara, veteran, dan keluarga tentara saat ini. Militer adalah satu-satunya institusi yang benar-benar berfungsi di masyarakat, tidak hanya dalam hal melindungi perbatasan dan mempersiapkan serangan asing, namun juga dalam menjaga infrastruktur dan membiarkan industri ekstraksi berjalan. Dengan corak pemerintahan militeristik, kepemimpinan Korea Utara menanggapi ancaman asing yang dirasakan dari luar dan memperkuat kekuasaan rezim tersebut, termasuk kepada China. Adapun uji coba nuklir Pyongyang sebagai upaya untuk merangsang kebanggaan nasionalis dan angin segar atas kesulitan ekonomi pada dekade yang lalu. Seluruh ekonomi Korea Utara diarahkan pada perang yang tidak menghasilkan industri konsumen atau pembangunan ekonomi secara umum. Mitra dagang terbesar Korea Utara adalah China. China telah menjadi mitra Korut sejak tahun 1950an dan merupakan bagian dari pertemuan enam kelompok yang terdiri dari Korea Utara & Selatan, Amerika, Rusia dan Jepang yang melakukan negosiasi atas nama AS dengan Korea Utara untuk menemukan sebuah resolusi damai untuk masalah keamanan sebagai Hasil dari program senjata nuklir Korea Utara. Bagaimanapun juga, pengembangan nuklir Korea Utara membuat China khawatir, karena sikap Korea utara sangat agresif terhadap kepentingan dalam negeri dan luar negerinya, sehingga China mengambil posisi siaga atas sikap negara tetangganya tersebut. Untuk aspek militer, misal tahun 2014 anggaran militer resmi China mencapai $ 119 miliar lebih besar dari Korea Utara. China telah membuat kemajuan signifikan dalam memodernisasi angkatan bersenjatanya, sekarang mereka menciptakan penyimpanan mereka sendiri (gudang besar untuk industri peralatan militer seperti kapal, tank dan pesawat tempur) dan perluasan armada, sebagai langkah aktif untuk mengendalikan wilayah Laut China Timur dan Selatan, termasuk kawasan China Selatan. Korea Utara mengembangkan senjata nuklir, dan AS membiarkannya dan cenderung pasif. Manuver Korut tersebut pada perkembangannya telah mendorong Amerika Serikat untuk mendukung program nuklir dan rudal balistik antar benua terhadap Korea Selatan, sekutu strategis Paman Sam sejak berakhirnya Perang Dunia II. AS pada tahun 1986 meminta informasi terperinci mengenai program nuklir Korea Utara, yang Korea Utara menolak. Selanjutnya, terjadi sebuah kesepakatan dicapai antara AS dan Korea Utara tahun 1994 mengenai reaktor nuklir negara tersebut. AS selalu menawarkan insentif kepada Korea Utara untuk menghentikan kegiatan nuklirnya. Perjanjian ini meminta Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya dan mematikan reaktor Yongbyon. Ini sebagai imbalan bagi AS memasok dua reaktor tipe light-water. Namun AS gagal melakukan kesepakatan sehingga Korea Utara melanjutkan kegiatan nuklirnya. Korea Utara telah mencoba setelah menguji sebuah bom nuklir pada bulan Oktober 2006, untuk mencapai kesepakatan dengan AS mengenai keamanan dan perdamaian. Oleh karena itu pengujian perangkat nuklir adalah untuk ‘bergaining power’ untuk mencapai kesepakatan bersama dengan AS. AS belum melakukan negosiasi dengan Korea Utara yang memperpanjang masalah ini. Kemajuan negosiasi politik kedua negara tersebut cenderung lambat.   Hal yang mendasar konflik di kawasan ini dan terus memantik api krisis adalah keterlibatan internasional. Pemerintah Korea Utara dengan AS, kedua negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Saat tahun 2002, George W. Bush mengumumkan Korea Utara sebagai bagian dari axis of evil’ dan outpost of tyranny, ini yang sangat mempengaruhi tindakan AS terhadap Korea Utara sejak saat itu. Apa alasan lain keterlibatan AS di kawasan ini? Rielly menjelaskan hal ini dalam sebuah makalah kebijakan War on Terror” and East Asia,’ Foreign Policy In Focus, “Pasukan AS ini berada di wilayah tersebut tidak hanya untuk melawan “kelompok teroris” yang menyebabkan ketidakstabilan lokal, namun untuk meningkatkan kontrol militer AS atas wilayah di Laut Cina Selatan. Area strategis dengan cadangan minyak potensial yang besar ini berada di luar jalur pelayaran ke Timur Tengah dan menawarkan akses ke sebagian besar Asia Tenggara. Kehadiran AS yang diperluas dan aliansi militer yang baru lahir dengan negara-negara Asia Tenggara memperburuk kecemasan China dan menghalangi kesepakatan independen di antara negara-negara Asia melalui mekanisme seperti Forum Regional ASEAN.“