Jakarta, Obsessionnews.com - Lebih dari 71 tahun kemerdekaan Indonesia telah berlalu. Namun sejalan dengan itu, banyak diwarnai oleh dinamika politik yang bernuansa kepentingan kelompok atau golongan. Diantaranya bahkan berkembang menjadi gangguan keamanan terhadap stabilitas nasional. Hal itu diakibatkan adanya perbedaan paham dan benturan politik pada tataran elit sebagai akibat ketidaksamaan visi dalam pengelolaan system kenegaraan, maka mudah merambah ke dalam kehidupan masyarakat tingkat bawah. Juga dapat berpengaruh negatif terhadap kadar hubungan sosial masyarakat. Masyarakat jadi tersegmentasi oleh berbagai kepentingan maupun sentiment kedaerahan, keagamaan, serta ideologi. Seharusnya, sejarah perjalanan Indonesia mulai dari tumbuhnya kesadaran kebangsaan hingga memasuki era perjuangan kemerdekaan menjadi pelajaran. Hanya dengan bersatu untuk mengutamakan kehendak bersama dan demi satu tujuan bersama pula, bangsa ini akan berhasil mewujudkan cita-citanya. Para pendiri bangsa berhasil mengangkat nilai-nilai kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan itu dirumuskan dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila disepakati menjadi landasan dan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara serta pembentukan jati diri bangsa. Namun, banyak orang saat ini tidak tahu kapan pertama kali kata Pancasila diperkenalkan atau makna yang dikandungnya. Padahal, itu harus diketahui oleh segenap bangsa Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Dengan begitu, Pancasila bisa lestari. Berdasar Keputusan Presiden No 24/2016, hari lahir Pancasila ditetapkan pada 1 Juni dan merupakan hari libur nasional. Peringatan hari lahir Pancasila menjadi sangat bermakna di tengah kondisi kebangsaan saat ini, yakni menghadapi berbagai tantangan, seperti terorisme, radikalisme, intoleransi, dan berbagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebagai bagian dari peringatan tersebut, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat merayakan hari lahir Pancasila dengan upacara bendera serta rangkaian kegiatan lain. Setiap kegiatan itu, yang dihelat selama pecan Pancasila mulai 29 Mei sampai 4 Juni 2017. Hal itu bertujuan untuk memperdalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Melalui pekan Pancasila, peringatan hari lahir Pancasila juga dijadikan sebagai momentum pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Pembinaan wawasan kebangsaan berarti membangun kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi dengan berdasarkan kepada konsensus dasar untuk menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sementara itu, untuk merayakan semangat hari lahir Pancasila, Kemendagri menggelar berbagai kegiatan. Baru-baru ini, Kemendagri menyepakati kerja sama dengan perguruan tinggi negerl dan swasta se-Indonesia, serta Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan untuk memperkuat ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental melalui penyelenggaraan pendidikan. Kolaborasi juga dilakukan dengan menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan salah satu langkah menyinergikan para pemangku kepentingan. “Ternyata masih perlu kita menggerakkan dan mengorganisir seluruh elemen masyarakat agar bisa memahami apa saja prinsip-prinsip sila-sila Pancasila,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (1/6/2017). Menurutnya, sila-sila Pancasila merupakan bagian yang integral dengan setiap pengambilan keputusan politik, di pusat maupun daerah. Adapun dilingkungan kampus dan sekolah, Pancasila menjadi sumber pelajaran untuk membangun karakter generasi muda. Tjahjo juga menekankan, pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun daerah. Menurutnya, rektor adalah mitra strategis pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan penelitian-penelitian di daerah, pihaknya mewajibkan pemda untuk membangun sinergi dengan perguruan tinggi setempat. Sebaliknya, pihak perguruan tinggi pun diminta untuk memberi kritik dan masukan secara kritis dan konseptual kepada pemerintah, khususnya pemda, terkait penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), penyusunan anggaran, maupun paraturan-peraturan daerah. Kemudian, mengingat rektor adalah jabatan strategis dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran mahasiswa, termasuk penanaman ideologi, Kemendagri mewacanakan para nomine rektor untuk dikonsultasikan lebih dulu kepada Tim Penilai Akhir (TPA). “Seperti pejahat eselon 1 dan Sekda Provinsi. Nama-nama calon biasanya dikonsultasikan kepada TPA yang dipimpin Presiden. Mekanisme serupa diusulkan untuk diterapkan pada pemilihan rektor,” kata Tjahjo. Jika dalam pemilihan pejabat eselon I dan Sekda Provinsl, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang terlibat, kelak dalam pemilihan rektor, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi lah yang akan menjadi perpanjangan tangan Presiden. Tjahjo berharap, sinergitas pembinaan wawasan kebangsaan dapat terus digelorakan. Dengan begitu, dapat mengukuhkan Indonesia sebagai sebuah ‘negara bangsa’. Tempat semua warga negara Indonesia memiliki konsensus untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara tanpa membedakan agama, ras, etnis, atau golongan. (Poy)