Bulan Ramadhan Sangat Relevan Satukan Religius dengan Pancasila
Jakarta, Obsessionnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara Hari Lahirnya Pancasila di gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2016).Upacara peringatan Hari Pancasila ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Melalui Keppres tersebut, setiap tanggal 1 Juni, pemerintah bersama dengan masyarakat akan memperingati hari lahir Pancasila.Penggiat pendidikan, Bimo Sasongko, menilai orang nomor satu di Indonesia ini tidak hanya menginginkan Pancasila dikenang dan diperingati ataupun hanya sekedar dilestarikan. Tetapi harus benar-benar menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa di berbagai bidang kehidupan.Apalagi ini bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, di mana dipandang sangat relevan untuk menyatukan nilai religius dan Pancasila."Bulan Ramadhan adalah saat yang tepat untuk melakukan persenyawaan antara nilai religius dengan nilai Pancasila yang relevan pada saat ini. Terutama yang terkait dengan sila kelima Pancasila," ucap Bimo, Pendiri Euro Management Indonesia dalam keterangan pers yang diterima Obsessionnews.com.Menurutnya, tak bisa dipungkiri kini ada persoalan krusial terkait upaya nyata untuk mewujudkan keadilan sosial. Termasuk keadilan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.Pria yang telah menggerakkan memberi beasiswa kepada para wartawan ini menyampaikan, bahwa pemerintah perlu memilki konsep dan strategi yang tepat terkait dengan peta jalan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Seperti menurut Louis Kelso dan Mortimer Adler, dalam konsep menuju keadilan ekonomi terdapat tiga prinsip esensial yang bersifat interdependen, yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya itu lanjutnya, dapat membentuk konstruksi keadilan dalam masyarakat. Jika satu di antaranya hilang, niscaya konstruksi keadilan sosial menjadi runtuh."Persoalan krusial bangsa Indonesia kini adalah adanya ketimpangan ekonomi yang serius. Ketimpangan diatas sangat mencederai esensi sila kelima Pancasila," ujar Bimo.Ia berharap, pemerintah bersama para cendekiawan bangsa perlu merumuskan kembali peta jalan menuju keadilan sosial untuk segenap rakyat Indonesia lewat GBHN."Perlu menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan adanya ketetapan haluan negara ini maka semangat pembangunan bangsa lebih modern dan progresif," pungkasnya. (Popi)
Share:
