Jokowi Kembali Ungkap Peraturan Menteri yang Hambat Investasi

Bogor, Obsessionnews.com - Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa masih adanya ganjalan masuknya arus uang, modal, dan investasi ke Tanah Air. Oleh sebab itu, Presiden meminta Menko Perekonomian agar memperbaikinya terutama berkaitan dengan masalah perizinan. "Agar perizinan yang menghambat bisa disederhanakan sehingga arus masuk investasi tidak terganggu karena kerumitan di bidang perizinan," kata Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5/2017). Presiden Jokowi melihat masih banyak peraturan setingkat kementerian yang mempersulit jalannya arus investasi. Padahal ia sudah mengingatkan berkali-kali supaya hal itu ditiadakan. "Peraturan Menteri (Permen) cegah jangan sampai keluar. Kalau sampai harus keluar, bicarakan dulu dalam rapat terbatas. Saya melihat masih banyak kementerian mengeluarkan Permen-Permen baru yang akan memperumit kita sendiri," ucapnya. Sebagaimana diketahui, belum lama ini, lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) telah memberikan kepada Indonesia predikat layak investasi. Hal ini kembali disinggung oleh Presiden dan meminta jajarannya untuk dapat menindaklanjuti capaian tersebut. "Saya minta ada tindak lanjut sehingga efek positif itu tidak hanya dinikmati pada investasi di portofolio, di saham. Tapi efek positif yang lain itu juga bisa mendorong sektor riil untuk menumbuhkan perekonomian kita. Karena kepercayaan ini, memperlihatkan kemampuan kita dalam mengelola ekonomi, baik kelola fiskal, kelola moneter kita," ujar Presiden Oleh karenanya, Presiden meminta agar seluruh kementerian yang terkait turut mendorong pergerakan sektor riil. "Tapi yang paling penting adalah mendorong efek positif dari investment grade betul-betul dirasakan oleh rakyat," tuturnya. Tak lupa, Kepala Negara juga menyampaikan agar situasi stabilitas politik dan keamanan Tanah Air disampaikan kepada investor. Mengingat penjelasan tersebut penting sebagai bahan pertimbangan para investor. "Kalau diberikan penjelasan, mereka (investor) juga akan bisa menerima. Saya kira diterangkan secara simpel, setiap tahun negara kita mempunyai perhelatan Pilkada yang mau tidak mau, pasti sedikit menghangatkan situasi politik kita," katanya. (Has)





























