Jakarta, Obsessionnews.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia, menegaskan teror bom di terminal bus Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang terjadi Rabu malam, (25-5-17) tidak pemgaruhi iklim investasi di Indonesia, meski demikian dirinya meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas otak pelakunya. “Kita minta Kepolisian menindak tegas aksi teror semacam ini. Sebab nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan tidak merestui seseorang membunuh dirinya sendiri atau manusia lain,” ujarnya, dalam siaran press diterima redaksi Kamis (25/5/2017). Bahlil mengatakan, aksi-aksi teror sejenis semakin kehilangan relevansinya bagi stabilitas perekonomian dan kegiatan bisnis. Sebab aktifitas tersebut sudah sering terjadi juga dinegara-negara paling aman sekalipun seperti di eropa dan negara barat lainnya. Sebab itu, pelaku usaha tidak perlu panik dan tetap menjalankan aktifitasnya seperti biasa. “Relevansi teror-teror semacam ini makin hilang. Terbukti masyarakat tidak panik. Aktifitas perekonomian tidak terganggu,” tandasnya. Meski demikian, Bahlil meminta pemerintah menuntaskan masalah teror di Ibu Kota hingga ke akarnya. Teror sejenis sebaiknya tidak perlu terjadi lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi Pemerintah Indonesia tambah Bahlil, baru saja mendapat status investment grade. Jadi jangan sampai tercoreng oleh aksi-aksi tidak terpuji oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. “Status ini harus jadi momentum perbaikan dan pemerataan perekonomian kita,” ungkap Ketua Umum HIPMI. Sebelumnya, Hipmi mengapresiasi penerimaan status itu. Untuk itu Bahlil mengingatkan agar diikuti oleh perbaikan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB). “Kita ikut senang dan mengapresiasi pemerintah, otoritas moneter, industri keuangan sudah bekerja keras memperbaiki domainnya masing-masing. Namun pekerjaan paling berat itu menaikkan ease of doing business (EoDB). Ini yang kita ingatkan, ” ujar Bahlil. Bahlil mengatakan, kerja keras pemerintah dan lembaga lainnya semakin diakui oleh dunia internasional, terutama dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, Hipmi mengingatkan, pengakuan ini masih dalam tataran pengelolaan makro ekonomi, moneter, dan pengelolaan keuangan negara. Sehingga, tegas dia, dibutuhkan kerja keras untuk meyakinkan pihak swasta atau investor untuk berinvestasi ke sektor riil. Ia pun mengingatkan agar semua pihak bekerja keras mengejar ease of doing business atau kemudahan berbisnis. “Sebab perbaikkannya masih pada tataran fiskal, pajak, belanja negara, deregulasi, dan debirokratisasi, transparansi dan sebagainya," kata Bahlil.(Red)