[caption id="attachment_178211" align="alignleft" width="248"] Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), dan alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986[/caption] Pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan sekaligus Pilpres dan Pileg. Khusus Pilpres 2019, akan dipengaruhi persaingan AS-Cina. Penyelenggaraan Pilpres 2019 dalam persaingan AS-Cina sebagai adikuasa,  dan masing-masing berupaya  membantu memenangkan pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden. Tentu saja maksud dan tujuan  negara adikuasa mendukung masing paslon agar pihak pemenang mendukung dan memenuhi kepentingan nasional dan motif kekuasaan  negara adikuasa tersebut di Indonesia. Dinamika politik ekonomi di Asia Tenggara ditentukan persaingan  AS-Cina. Persaingan AS-Cina  dipengaruhi "kepentingan nasional" masing-masing negara adikuasa tersebut. Secara geopolitik persaingan global antar negara adikuasa, AS, Cina,  dan Rusia, telah bergeser dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, ke kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Artinya, Asia Pasifik menjadi “medan perang” baru berbagai kepentingan  negara adikuasa seperti  AS, Cina dan Rusia. Indonesia sebagai suatu  negara bangsa di kawasan Asia Tenggara otomatis akan menjadi “sasaran arena persaingan”  negara adikuasa. Untuk memperkuat kehadiran militer di kawasan, AS akan kembali mempengaruhi penguasa negara Indonesia dengan mendukung kekuatan-kekuatan politik pro AS dan anti Cina di Indonesia. Yakni:

1. Kelompok pensiunan perwira tinggi militer seperti grup SBY (perwira militer pensiunan), grup Prabowo (perwira militer pensiunan), grup Cendana (keluarga dan pendukung mantan Presiden Soeharto)
2. TNI/Polri.
3. Islam politik umumnya turunan dari Partai Masyumi (era Orde Lama).
4. Kelompok politisi parpol non aliran Islam dan Marhaenisme turunan Partai Golongan Golkar (era Orde Baru).
5. Kaum terpelajar didikan Barat khususnya AS, dan lain-lain.

Kelompok-kelompok politik ini pada prinsipnya anti komunisme dan lebih pro AS ketimbang Cina. Khusus bagi kelompok Islam politik, Cina masih dipercaya memiliki ideologi komunisme dan akan tetap mempengaruhi kebangkitan komunisme di Indonesia. Sekalipun ekonomi Cina cenderung kapitalisme, namun Cina tetap memiliki hanya satu parpol, yakni Partai Komunis Cina (PKC). Hal ini juga berlaku pada negara komunisme lain seperti Vietnam dan Korea Utara. Ekonomi boleh kapitalisme, tapi politik tetap komunisme. Di bawah rezim Jokowi hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Cina berkembang pesat. Investasi Cina sudah nomor tiga  setelah   Singapura nomor satu dan Jepang nomor dua.    Pesatnya hubungan kerja sama ekonomi ini  mempercepat kristalisasi dan pengelompokan kekuatan  politik menjadi dua kekuatan raksasa.  Pertama, kekuatan raksasa  anti komunisme dan lebih pro AS dan para sekutunya.  Kedua, kekuatan raksasa berasal pada umumnya dari kekuatan Nasakom (era Orde Lama) dan lebih  pro Cina. Kekuatan raksasa lebih pro AS dan lebih pro Cina ini akan bertarung dalam perebutan kekuasaan negara pada Pilpres 2019 mendatang. Sekalipun Pilpres masih masih paling cepat  dua tahun lagi, tetapi suasana politik sekarang ini mulai menunjukkan beragam indikasi ke arah kristalisasi dan polarisasi dua kekuatan raksasa. Salah satu indikasi mulai kencang menentang rezim Jokowi yang lebih pro Cina. Bahkan, ada penilaian bahwa konsep Jokowi Tol Laut dan Poros Maritim sesungguhnya bagian komponen  strategis atau tindak lanjut  program OBOR Cina. Kembali pada Pilpres 2019, Cina tentu mendukung Jokowi berlanjut sebagai Presiden RI melalui Pilpres 2019. Sebaliknya, AS takkan mendukung Jokowi. AS akan mendukung tiga kemungkinan, yakni SBY, Prabowo atau calon dari grup Cendana. Kami memperkirakan, jika SBY tampil lagi sebagai  capres 2019 AS sangat mungkin mendukung ketimbang Prabowo atau calon Cendana. Namun, jika SBY tidak tampil lagi, sangat mungkin AS mendukung Prabowo. Walau pada Pilpres 2014 AS tak mendukung Prabowo. Untuk Pilpres 2019 sesuai semakin meningkatnya kerja sama Cina dan Indonesia di bawah rezim Jokowi, maka AS akan intens mendukung Prabowo. Dari variabel internasional ini, dapat diperkirakan bahwa Prabowo akan lebih unggul ketimbang Jokowi. Sedangkan untuk grup Cendana masih belum terbaca siapa  capresnya. Jika Tommy Soeharto, tentu AS lebih percaya terhadap Prabowo. AS mendukung Prabowo bisa jadi tidak ada pilihan karena Cina semakin merapat dengan rezim Jokowi. Jika perkiraan ini faktual, Pilpres tahun 2019 dalam persaingan AS-Cina  sangat mungkin  Jokowi tumbang dari jabatan Presiden. Karena itu, Jokowi harus membuat kebijakan tidak mengutamakan Cina ketimbang AS. Harus mengambil kebijakan lebih pro AS, bukan Cina. (***)