Jakarta, Obsessionnews.com - Maraknya aksi di seluruh Indonesia dengan tuntutan agar Ahok dibebaskan dari vonis 2 tahun penjara sudah sangat meresahkan masyarakat. “Kita dapat saksikan aksi Ahokers tersebut beberapa kali melakukan tindakan anarkis dan pelanggaran hukum,” ungkap Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P. Simanjuntak, Sabtu (13/5/2017). Ia mempertnayakan, beberapa hari yang lalu aksi Ahokers melanggar aturan penyampaian pendapat di muka umum melebihi waktu yang ditetapkan. “Selain itu mereka juga melanggar penyampaian pendapat dimuka umum di hari libur, yang sangat kita sesalkan mereka sempat menyandera staf pengadilan,” bebernya. “Terakhir kita saksikan pula demo penolakan rombongan wakil ketua DPR Fahri Hamzah dengan membawa senjata tajam. Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) menilai pihak kepolisian tidak serius menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut bahkan cenderung membiarkannya,” tegas Bastian. Selain itu, lanjutnya, Geprindo menilai aksi-aksi diberbagai daerah tersebut ada aktor intelektual yang menggerakan sekaligus membiayainya. Karenanya, Geprindo mendesak polri untuk mengaudit dana aksi yang dilakukan diberbagai daerah tersebut. “Hal itu perlu dilakukan agar tidak muncul berbagai spekulasi dan polemik yang akan memperkeruh suasana,” tandas Presiden Geprindo. Menurutnya, Polri juga harus menindak tegas korlap aksi yang melanggar aturan penyampaian aspirasi, baik yang terkait batas waktu, hari libur maupun yang membawa senjata tajam. “Bila polri tidak melakukan tindakan tegas maka akan muncul stigma bahwa Polri melakukan tebang pilih,” tutur Bastian. “Kita masih ingat ketika Aksi 212 kemudian diaudit, dan aksi petani di Majalengka yang menolak Bandara Internasional ditangkap karena membawa ketapel dan senjata tajam. Ketegasan polri dengan sendirinya akan menjadikan hukum dan penegak hukum dihormati warga Negara,” tambahnya. Geprindo menilai wajar bila Polri bertindak tegas karena negara kita merupakan negara hukum, setiap warga negara wajib taat hukum. “Kami mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk taat hukum, tidak melakukan tindakan kontra-produktif. Semua pihak diharapkan dapat menahan diri demi kepentingan nasional. Mari kita bangun peradapan dan demokrasi kita yang masih muda ini demi kemajuan bangsa dan Negara!” serunya. (Red)