Oleh: Ahmad Suhijriah**   “Saya titipkan Partai Persatuan Pembangunan ini kepada para ulama dan ummat Islam Indonesia. Sebagai aset nasional yang harus dipertahankan ummat” (Dr. KH. Idham Chalid) Kira-kira demikian pesan dari mendiang Dr. KH. Idham Chalid yang beredar di medis social sejak beberapa hari lalu. Sebuah pesan yang sesungguhnya merupakan amanah yang harus dijalankan dan dipertahankan oleh para ulama dan umat Islam Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan adalah aset nasional, secara khusus adalah aset milik umat Islam Indonesia. Para ulama, cendekiawan muslim, pelaku bisnis muslim, politisi muslim, aktivis ormas Islam bahkan aparat pemerintah dari pusat hingga daerah dan seluruh lapisan masyrakat muslim wajib mempertahankan keberadaan Partai Persatuan Pembangunan. Amanah ini harus menjadi pengingat bagi para ulama, umat Islam Indonesia dan secara khusus para pengurus partai yang sekarang sedang duduk di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Pesan Almarhum KH. Idham Chalid ini menjadi ironis ketika kita melihat kondisi Partai Persatuan Pembangunan sekarang ini. Belum pernah dalam sejarah PPP terlihat secara jelas oleh masyarakat perpecahan dengan kepengurusan ganda. Pada masa orde baru meski pertarungan antar tokoh di dalam partai sangat keras dan kuat, namun PPP tetap solid. Hal itu karena para tokoh partai berlambang kakbah ini memiliki sportifitas dan itegritas yang tinggi. Mereka memiliki pengalaman politik yang sudah teruji dan memiliki keteguhan yang kuat dalam berpolitik. Ketika reformasi bergulir, banyak para tokoh partai yang keluar dari PPP secara gentlemen dan membuat partai baru. Diantara para tokoh tersebut adalah Sri Bintang Pamungkas dengan Partai PUDI, KH Zaenudin MZ dengan Partai Bintang Reformasi, dan Matori Abdul Jalil bergabung dengan PKB. Artinya mereka tidak saling memperebutkan kedudukan sehingga kepengurusan terbelah kedalam dua kubu. Dengan kata lain mereka secara sadar sportif untuk tetap mempertahankan keberadaan PPP. Terbelahnya kepengurusan yang terjadi sekarang ini diawali ketika Ketua Umum PPP Suryadharma Ali tersandung kasus korupsi. Manuver politik mulai dijalankan oleh berbagai tokoh di dalam partai berlambang Kakbah ini. Hasilnya kepengurusan DPP menjadi milik kedua kubu, yaitu DPP PPP kubu Djan Farid dan DPP PPP kubu Rhomahurmuzy atau akrab dipanggil Romy. Kedua kubu sama-sama menyatakan dirinya sebagai pengurus yang sah dan diakui pemerintah. Selain itu kedua kubu juga mengkalim memiliki dukungan kader dan pengurus dari pusat hingga daerah. Apapun pengakuan kedua kubu tersebut, yang perlu diingat adalah pemilu 2019 sudah di depan mata. Jika ini dibiarkan dan tidak ada yang peduli, maka potret buram PPP akan menjadi kenyataan pahit bagi umat Islam Indonesia. Tentunya bagi yang peduli dengan keberadan PPP, tidak akan membiarkan partai ini kembali menelan pil pahit perolehan suara yang kembali menurun. Bahkan bagi pendiri partai terdahulu, sesepuh dan tokoh partai serta umat Islam tidak akan tega melihat perolehan suara PPP di bawah ambang batas yang berakhir pada hilangnya PPP dari panggung perpolitikan. Dengan kondisi yang tergolong kritis ini, sudah saatnya para sesepuh partai turun tangan untuk menyatukan kembali PPP dengan cara legal, yaitu membentuk wadah penyelamat partai. Selain itu mengambil langkah tegas membekukan dua kubu pengurus serta menggelar musyawarah para sesepuh partai yang terdiri dari unsur fusi partai yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti serta tokoh-tokoh lainnya yang memiliki pengaruh. Selain memiliki pengaruh mereka juga memiliki hubungan kebatinan yang kuat dengan para pendahulu pendiri partai dan umat Islam. Setelah itu, wadah penyelamat ini melaksanakan musyawarah luar biasa untuk memilih ketua umum yang bersih dan mampu menyatukan serta menjalankan eksistensi politik partai. Kemampuan melakukan komunikasi politik terhadap berbagai elemen politik dari dalam dan luar partai juga menjadi kriteria yang utama. Harapan dari musyawarah itu salah satunya adalah terpilihnya sosok ketua umum dari tokoh yang bersih dan tidak terlibat dalam mendukung serta berkolaborasi dengan penista agama. Seperti kita ketahui kedua kubu ini diduga kuat terlibat dalam mendukung Ahok pada pilkada DKI beberapa waktu lalu. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah kandidat yang maju dalam Pilgub DKI dan dilaporkan oleh beberapa ormas Islam telah melakukan penistaan terhadap Al-Quran dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Ulah yang disengaja ataupun tidak itu jelas telah menistakan kitab suci Al-Quran dan Islam sebagai agama, sehingga memicu kemarahan umat Islam Indonesia yang dituangkan dalam berbagai aksi unjuk rasa. Jika mengingat pesan dari almarhum Dr. KH. Idham Chalid tadi, hendaknya Djan Farid dan Romy menyadari, memperkuat rasa malu, dan mengalah untuk mundur. Mengalah bukan berarti hina, apalagi mengalah untuk sama-sama berjuang membesarkan dan memperkuat PPP hingga waktu yang tak terbatas. []**Pemerhati Partai Islam