Oleh : Hersubeno Arief, Konsultan Media dan Politik   Pekan lalu sejumlah spanduk  yang mengatasnamakan pendukung  paslon Anies-Sandi  bertebaran di beberapa sudut Jakarta. Isinya,  rencana pemberlakuan syariat Islam di DKI Jakarta, bila paslon Anies-Sandi memenangkan Pilkada. Sudah dapat dipastikan bahwa  spanduk-spanduk semacam itu  berasal dari pendukung Ahok-Djarot. Tujuannya jelas,  untuk  menakut-nakuti para pemilih, kampanye hitam, bahkan boleh jadi adalah sebuah  provokasi. Pilihan memainkan syariat Islam sebagai isu, sebenarnya agak naïf, kalau tidak mau  disebut bodoh. Tapi dalam psikologi orang yang mau tenggelam, maka dia akan berusaha meraih,  apa saja yang dapat diraih. Menggapai apa saja yang bisa digapai,   sekalipun itu hanya sebuah ranting kering, yang tak mungkin dapat menyelamatkannya. Sudah sejak putaran pertama Pilkada,  temuan survei semua lembaga baik yang abal maupun kredibel menyebutkan Ahok-Djarot akan kalah berhadapan dengan paslon manapun, bila sampai harus masuk putaran dua. Nah sekarang ketika mereka harus berhadapan dengan Anies-Sandi, hasil survei tersebut tidak berubah. Yang terjadi malah elektabilitas Anies-Sandi terus naik, sementara elektabilitas Ahok-Djarot kian menurun dibandingkan dengan perolehan suaranya dalam putaran satu. Segala macam cara mereka tempuh, baik yang legal maupun tidak. Yang halal maupun haram. Pilihan isu-isu sensitif yang menyentuh masalah agama diharapkan jadi senjata pamungkas,  setelah berbagai isu, termasuk  korupsi maupun susila yang mereka lancarkan tidak mempan dan tidak dimakan oleh publik. Tentu kita masih ingat, soal isu adanya pelarangan wayang kulit, pada putaran pertama. Larangan itu sebenarnya juga sangat tidak masuk akal dan ahistoris. Wayang dalam peradaban awal masuknya Islam di Indonesia, digunakan oleh para wali untuk media syiar dan dakwah. Salah satu contohnya adalah senjata ampuh yang dimiliki oleh Raja Pandawa Prabu Puntadewa berupa jimat Kalimosodo yang tak lain adalah Dua Kalimah Syahadat. Sebuah upaya jenial para wali dalam  menanamkan akidah tauhid melalui budaya. Gagal dengan isu konyol itu, mereka kemudian coba memainkan  isu soal penolakan shalat jenazah bagi para pendukung Ahok. Merasa mendapat isu mematikan, mereka menggoreng habis isu tersebut. Sayangnya di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda. Dalam kasus nenek Hindun ternyata yang menyolatkan adalah kader PKS. Mobil jenazah yang dipakai mengantar adalah milik relawan Anies-Sandi dari Partai Gerindra. Mentahlah semuanya. Nah sekarang yang coba dimainkan isu soal pemberlakuan syariat Islam. Soal isu syariat Islam dalam Pilkada sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Dalam Pilkada DKI 2007, isu tersebut juga sempat dimainkan. Kala itu calon yang diusung PKS  Adang Dorodjatun-Dani Anwar  berhadapan dengan Fauzi Bowo-Prijanto yang diusung koalisi 22 partai. Kendati hanya diusung PKS sendirian, elektabilitas Adang-Dani terus melejit. Berbagai cara ditempuh untuk menghentikannya. Saat terjadi kebakaran/pembakaran (?)  rumah liar di kolong tol arah bandara/Pluit lalu lintas tol kedua arah macet total. Saat itu muncul sejumlah orang yang membagikan kepada pengemudi selebaran berupa foto copy gambar Panglima Laskar Jihad Ja’far Umar Thalib bersama pasukannya,  yang sedang berunjuk rasa mengepung istana. Gambarnya cukup seram juga. Pasukan Laskar Jihad mengenakan seragam lapangan putih-putih dengan sorban dan menyandang pedang. Keterangan foto menyebutkan : Beginilah jadinya bila PKS berkuasa di Jakarta! Unjuk rasa Laskar Jihad itu jelas tidak ada hubungannya, karena peristiwanya sudah beberapa tahun berselang, yakni pada tahun 2000 saat presiden dijabat oleh Abdurrahman Wahid. Ja’far Umar Thalib adalah komandan Laskar Jihad yang bertempur di Ambon ketika konflik komunal berlangsung  dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Parpol apalagi Pilkada. Target pembagian selebaran itu cukup jelas. Menakut-nakuti komunitas etnis Cina di kawasan  Pluit, non muslim dan kaum muslim abangan yang alergi dengan Islam, apalagi syariat Islam. Hasilnya cukup efektif juga tampaknya. Fauzi Bowo memenangkan Pilkada, walau tidak menang telak. Peristiwa serupa kembali terjadi di Jawa Barat pada Pilkada 2013. Saat itu Gubernur incumbent Kang Aher yang berpasangan dengan aktor Deddy Mizwar  yang diusung PKS, PPP dan Hanura, berhadapan dengan empat paslon lain, salahsatunya adalah pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki yang diusung PDIP. Hanya tiga hari menjelang pencoblosan ini sejumlah media memuat berita bahwa bila terpilih Kang Aher siap memberlakukan Syariat Islam di Jawa Barat. Berita itu muncul setelah FPI silaturahmi dengan Kang Aher. Di Jawa Barat isu soal syariat Islam cukup sensitif, karena bagaimanapun di masa lalu  pernah terjadi pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Karto Suwiryo. Untung saja berita tersebut bisa segera dinetralisir  dan  media sosial yang biasa dipakai menggoreng isu juga belum semassif saat ini. Jadi isu di media konvensional dan online relatif bisa segera ditangani. Kang Aher-Deddy Mizwar memenangkan Pilkada Jabar. Jadi kalau sekarang isu pemberlakuan Syariat Islam kembali diusung, tidak perlu kaget. Yang mengusung justru para pendukung paslon yang selama ini berteriak-teriak jangan politisasi agama, jangan bawa-bawa agama dalam Pilkada. Jargon mereka adalah MALING TERIAK MALING. (***)