Jakarta, Obsessionnews.com – Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hasil lautnya melimpah ruah. Tak heran, banyak negara lain yang ingin bergandengan terutama bidang kelautan dan perikanan. Salah satunya negara Amerika Serikat (AS). Seperti diketahui negara adidaya itu merupakan tujuan ekspor terbesar produk perikanan Indonesia dengan nilai USD1,6 miliar tahun 2016 dengan udang sebagai produk ekspor utamanya. Memperkuat jalinan kerjasama ini sebanyak 16 perusahaan eksportir seafood Indonesia telah menempati booth #3133 dalam pameran Seafood Expo North America (SENA) di Boston, Amerika Serikat (AS), pada 19-21 Maret 2017 lalu. Acara yang diikuti oleh 500 industri perikanan dan 20.000 buyers ini dari berbagai negara. Tercatat nilai potensi transaksi bisnis yang besar, mencapai USD 58 juta. Produk utama yang diminati buyers selama event tersebut antara lain udang, tuna, mahi-mahi, kerapu, cumi-cumi, gurita, kakap merah, oilfish, swordfish, wahoo, crab, kingfish, dan value added products. Kerjasama antara AS dan Pemerintah Indonesia ini tentunya diperkuat dengan adanya pertemuan dari Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilanto Perbowo yang juga sebagai Ketua Delegasi RI (Delri) bersama Konjen RI New York, Direktorat Amerika I Kemenlu, Wakil Direktorat  Pemasaran KKP, Atase Perdagangan dan Atase Pertanian KBRI Washington DC, dan KJRI New York. Mereka melakukan beberapa kali pertemuan, diantaranya dengan John Herderschedt, Director Office of International and Seafood Inspection dan NOAA US Department of Commerce. Dimana pertemuan tersebut membahas kebijakan Seafood Import Monitoring Program (SIMP) AS. Dalam pertemuan itu, dikutip siaran pers, Senin (27/3/2017), Nilanto mengatakan pemberantasan IUU fishing tidak dapat dilakukan dengan menerapkan hambatan perdagangan produk perikanan. Tantangan penerapan SIMP di Indonesia yaitu melalui mekanisme reporting, khususnya untuk nelayan skala kecil yang berjumlah 90% dari total nelayan di Indonesia. Sedangkan NOAA menyatakan, mekanisme reporting produk perikanan yang ditangkap nelayan skala kecil, dilakukan secara keseluruhan (aggregated harvest report at each landing point) dalam satu hari, agar tidak memberatkan nelayan skala kecil. NOAA mengkategorikan nelayan skala kecil dengan kapal kurang dari 12 meter atau 20 GT. Ia meminta seluruh pihak terkait di Indonesia mempersiapkan pemberlakuan kebijakan SIMP pada 1 Januari 2018 mendatang. Untuk itu, NOAA akan memberikan pelatihan atau capacity building mengenai SIMP kepada KKP, industri perikanan, serta kelompok nelayan di Jakarta pada 6 – 10 April 2017. Sementara pertemuan wakil Indonesia dengan President of National Fisheries Institute (NFI), John Connely menghasilkan hal yang berbeda. Ketua asosiasi industri perikanan terbesar di AS tersebut menyampaikan, bahwa proses penyusunan SIMP dinilai belum sesuai prosedur dan terburu-buru di akhir pemerintahan Obama. Pemerintah AS sendiri telah memiliki berbagai peraturan yang dapat mencegah masuknya illegal fishing ke AS, namun hingga saat ini, NFI masih belum mendukung perberlakuan SIMP. NFI memandang SIMP akan mempengaruhi industri perikanan AS karena dapat menghambat impor produk perikanan yang justru akan merugikan konsumen dengan naiknya harga produk perikanan di AS.   KKP dan AS Tegaskan Soal Tenaga Kerja   KKP membicarakan soal tenaga kerja Indonesia bersama Brandie Sasser, Senior Advisor to the Director in the Office of Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking, U.S. Department of Labor (DoL). Dalam pertemuan tersebut, Nilanto memaparkan perhatiannya tentang sekitar 200 ribu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir banyak korban jatuh bukan karena kecelakaan atau sakit, tetapi diduga karena perbudakan. Untuk itu, ia meminta perhatian khusus dari US Department of Labor. Nilanto juga menyampaikan apresiasi kepada DoL yang telah menyediakan paragraf yang memuat upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan child labor dan forced labor. Menurutnya,  pemerintah Indonesia akan terus bekerja sama dengan DoL untuk melakukan update terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terhadap isu-isu labor. Mempererat kerjasama ini ungkapnya, perwakilan Indonesia juga melakukan kunjungan ke Kota Gloucester, penghasil perikanan terbesar di negara bagian Massachusetts AS dan diterima langsung oleh Walikota Gloucester. Kunjungan ini guna menjajaki kemungkinan kerja sama antara kota-kita penghasil perikanan di Indonesia dengan Kota Gloucester melalui Sister City. Kunjungan lain di antaranya ke perusahaan pengolahan ikan Cape Anne Seafood Exchange (CASE), Intershell, dan Pelabuhan Perikanan New Bedford yang merupakan penghasil Sea Scallops terbesar di Massachusetts. (Popi)