Kembangkan Pariwisata, DKI Perlu Gubernur Baru

Kembangkan Pariwisata, DKI Perlu Gubernur Baru
Jakarta, Obsessionnews.com - Pariwisata adalah salah satu urusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meskipun bukan  isu strategis, tetapi tetap menjadi penting terutama untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi  DKI. Network for South East Asian Studies (NSEAS) menilai kondisi kinerja Pemprov DKI atas standar kriteria: Pertama, jumlah anggaran alokasi APBD  yang mampu diserap tahun 2013. 2014 dan 2015. Kedua, tiga parameter yakni jumlah sumber daya manusia pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus);dan jumlah industri pariwisata terdaftar. Hasil studi penilaian NSEAS menyebutkan Pemprov DKI termasuk di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mampu dan gagal urus pariwisata. [caption id="attachment_180704" align="alignleft" width="297"] Pneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap.[/caption] “Ada beberapa parameter Pemprov DKI yang berhasil mencapai target, namun secara keseluruhan masih tergolong buruk, tak mampu dan gagal. Padahal dari jumlah anggaran relatif banyak mencapai ratusan miliar rupiah per tahun,” kata peneliti senior NSEAS Muchtar Effendi Harahap melalui keterangan tertulis kepada Obsessionnews.com, Sabtu (25/3/2017). Alokasi APBD dan dan Realisasi NSEAS mencatat untuk urusan pariwisata Pemprov DKI  pada tahun 2013 di bawah kekuasaan Jokowi anggaran dialokasikan di dalam APBD sekitar Rp 459,5 miliar. Kemampuan Gubernur Jokowi menyerap  anggaran tersebut hanya  Rp 422,0 miliar atau 91 85%. “Angka capaian penyerapan anggaran 91 85% ini  relatif tinggi,  tetapi masih  di bawah target capaian 100 % dan tergolong buruk,” kritik Muchtar. Pada tahun 2014 Pemprov DKI era Ahok alokasi APBD urusan pariwisata   sebesar Rp 397,6 miliar. Kemampuan menyerap anggaran tersebut hanya  Rp 321,4  miliar atau 80, 84 %. “Angka 80,74% ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI yang dipimpin Ahok buruk,” tandas Muchtar. Pada tahun 2015 Pemprov DKI masih di era Ahok alokasi APBD urusan pariwisata sebesar Rp.216,4  miliar. Kemampuan menyerap anggaran tersebut sebesar Rp 161,5 miliar atau  74,64 %. “Angka 64,64% ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI era Ahok lebih buruk,” tegas Muchtar. Parameter SDM Parameter untuk mengukur prestasi atau kegagalan Pemprov DKI mengurus pariwisata yakni jumlah tenaga SDM pariwisata. Pada 2012 era Gubernur Fauzi Bowo atau Foke  kondisi kinerja parameter ini 392 orang. Pada 2013 Pemprov DKI era Jokowi target capaian tenaga SDM pariwisata 420 orang. Hasil pelaksanaan kegiatan urusan pariwisata 2013 yakni 438 tenaga SDM pariwisata tercapai. “Angka ini melewati target capaian dan tergolong bagus,” ujar Muchtar. Pada 2014 Pemprov DKI era Ahok target capaian parameter ini 510 orang. Capaian Pemprov DKI melewati target yakni 822 orang. “Kondisi kinerja sangat bagus,” kata Muchtar. Pada 2015 masih ra Ahok target capaian 600 orang. Capaian kegiatan parameter ini sebanyak 341 orang. Angka ini mencapai sekitar 50 % dari target capaian. “Dapat dinilai kondisi kinerja Pemprov DKI era Ahok Ahok sangat buruk,” tutur Muchtar. Sedangkan tahun-tahun berikutnya 690 orang (2016) dan 750 orang (2017). “Dari parameter jumlah SDM pariwisata,  kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong bagus. Pemprov DKI  mampu mencapai target melampaui 100 % untuk dua tahun dari tiga tahun penilaian,” kata alumnus Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986 ini. Parameter Wisman dan Wisnus Jumlah kunjungan  wisman dan wisnus dapat dijadikan parameter penilaian urusan pariwisata. Pada 2012 Pemprov DKI era Foke kondisi kinerja parameter ini tercatat kunjungan wisman 2.125.513 orang  dan wisnus 28.880.000 orang. Pada 2013 Pemprov DKI era Jokowi target capaian kunjungan wisman  2.300.000 orang dan wisnus 31.200.000 orang. Hasil kegiatan adalah kunjungan wisman 2.313.742 orang dan wisnus 31.200.000 orang. “Angka-angka tersebut menunjukkan telah tercapai target 100 % dan tergolong bagus,” puji Muchtar. Pada 2014 Pemprov DKI era Ahok target capaian parameter kunjungan  wisman 2.500.000 orang dan wisnus 33.600.000 orang. Hasil kegiatan mencapai kunjungan wisman 2.319.335 orang. “Hal ini menunjukkan tidak tercapai target dan kondisi kinerja buruk,” kata Muchtar. Sementara capaian kegiatan untuk wisnus yakni 41.871.178 orang. Hal ini, kata Muchtar, menunjukkan kondisi kinerja bagus karena melewati batas minimal target capaian. Pada 2015 Pemprov DKI era Ahok target capaian parameter kunjungan  wisman 2.750.000  orang dan wisnus 36.000.000 orang. Capaian kegiatan urusan pariwisata tahun ini sebanyak 2.372 396 wisman dan 29.713.103 wisnus. “Kondisi kinerja untuk kunjungan wisman tergolong buruk karena gagal mencapai target capaian 100 %. Dari sisi capaian kunjungan wisnus, kondisi kinerja Pemprov DKI era Ahok juga menunjukkan kegagalan mencapai target capaian 100 % dan tergolong lebih buruk,” ujarnya. Sedangkan tahun-tahun berikutnya target capain 3.000.000 kunjungan wisman dan  39.600.000 wisnus  (2016), serta 3.200.000 wisman dan 42.000.000 wisnus  (2017). “Dari parameter jumlah kunjungan wisman dan wisnus, kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk. Pemprov DKI hanya  mampu  mencapai target 100 % selama satu  tahun,” kata Muchtar. Parameter Industri Parameter lain yaitu jumlah industri pariwisata terdaftar. Pada 2012 era Foke kondisi kinerja parameter ini  7.648 industri. Target capaian pada 2013 yakni 7.800 industri pariwisata. Berhasil dicapai yakni 7.800 usaha industri pariwisata terdaftar. Muchtar menilai angka ini menunjukkan kondisi kinerja bagus. Target capaian 2014 yakni 7.956 industri pariwisata. Namun, katanya, tidak ada data atau informasi resmi capaian  kegiatan untuk parameter ini di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI tahun 2014. “Dapat dinilai kondisi kinerja buruk,” kata Muchtar. Target capaian 2015 yakni 8.116 industri pariwisaata. Hasil kegiatan urusan pariwisata telah mencapai 4. 819 industri pariwisata. “Angka ini Ahok tak mampu dan gagal mencapai target yang diharapkan dan tergolong sangat buruk,” tutur Muchtar. Selanjutnya untuk 2016 dan 2017 masing-masing ditargetkan 8.278 industri dan 8.442 industri. Total capaian akhir periode Pemprov DKI 2013-2017 sebanyak 8.442 industri. “Dari parameter jumlah pariwisata terdaftar, kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk. Tak mampu dan gagal mencapai target,” tegasnya. Muchtar menegaskan DKI memerlukan gubernur baru pada Pilkada DKI 2017 yang dapat mengembangkan pariwisata dan meningkatkan ekonomi warga DKI. (arh)Baca Juga:TEMPO Ungkap Ahok Terima Uang e-KTPKasus e-KTP , Nama Ahok Ada di Nomor 30Ahok Tak Peduli Nasib Petani dan NelayanPara Mujahid Tuntut Ahok Dijebloskan ke Penjara dan Dipecat